Kebijakan BBM Dibikin Ribet dan Berbelit

Akhirnya, pemerintah pun menerapkan kebijakan pembatasan BBM dengan menerapkan pengurangan subsidi dan menaikkan harga BBM.

Menurut Djoko, kebijakan itu sebenarnya sederhana tetapi dibikin ribet dan berbelit-belit diduga ada kepentingan politik dan intrik.

Keputusan menaikkan harga BBM pun disambut 'meriah' oleh masyarakat. Ada yang demonstrasi, harga barang dan tarif pelbagai jasa pun terkerek naik.

Program bantuan langsung tunai atau pemberian uang kepada masyarakat yang dikategorikan miskin banyak celah penyelewengan dan tidak efektif sebab jumlahnya tidak berimbang dengan kenaikan pelbagai harga.  

"Biaya subsidi itu sebenarnya bisa untuk membenahi angkutan umum hingga aksesnya sampai kawasan permukiman," kata Djoko.

Ia berkeyakinan, jika ada pelayanan transportasi umum yang manusiawi, aman, nyaman, dan bertarif terjangkau, masyarakat tidak perlu dipaksa untuk tidak membeli kendaraan pribadi dan memakai BBM.

Masyarakat akan berhitung dan menemukan jawaban bahwa lebih murah, efektif, dan efisien memakai angkutan umum sehingga secara sadar akan melepas ketergantungan terhadap kendaraan pribadi walaupun ada godaan pelbagai insentif menarik dari produsen otomotif.  

Djoko memaparkan, 99 persen perjalanan orang Indonesia berasal dari rumah atau hunian. Jika transportasi umum tidak menjangkau sampai 'depan rumah', fungsinya akan selalu kalah dibandingkan dengan kendaraan pribadi.