Musrenbang Kecamatan Ujung Pandang Kurang Menyentuh Substansi

Hal ini mengemuka dalam pembukaan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Ujung Pandang yang berlangsung di Restauran Pualam, malam tadi pukul 19.00 hingga pukul 21.30 wita.

Hadir sekaligus membuka acara tersebut Kepala Bappeda Kota Makassar (Ibrahim Saleh), Camat Ujung Pandang (Iman Hud), Ketua FK LPM Kec.Ujung Pandang (Robert L), para Lurah, para Ketua LPM se-Kec.Ujung Pandang, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Pemuda

Acara diawali dengan sambutan Kepala Bappeda yang mewakili Walikota Makassar yang mengatakan bahwa; Musrenbang tahun ini diadakan tidak hanya didasarkan pada regulasi nasional saja, namun juknisnya secara eksplisit diatur dalam perwali nomor 53 tahun 2012.

Dihadapan puluhan peserta Musrenbang yang terdiri dari tim perumus perwakilan kelurahan se-Kecamatan Ujung Pandang, Ibrahim Saleh memaparkan tiga makna dari perwali tersebut, yakni yang pertama adalah optimalisasi kinerja dan pelaksanaan Musrenbang mulai dari tingkat RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, hingga pada tingkat Kota nantinya.

Makna kedua, adalah pemerataan pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar. Dan makna ketiga, adalah kontinuitas pembangunan yang berbasis kerakyatan menuju Makassar sebagai kota dunia yang berbasis kearifan lokal.

Disamping itu, Kepala Bappeda juga menyinggung bahwa untuk tahun ini Pemkot Makassar akan mengucurkan dana Hibah kepada 143 LPM se-Kota Makassar masing-masing senilai 55 juta dengan rincian 5 juta untuk biaya operasional LPM dan 50 juta untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi mikro. Dan bagi pengurus LPM yang mampu mengelola dengan baik dana hibah tersebut, maka untuk tahun anggaran 2014 nanti akan mendapatkan peningkatan bantuan masing-masing sebesar 100 juta rupiah per-LPM Kelurahan.

Berdasarkan pantauan dan informasi yang kami dapatkan dari beberapa pengurus LPM, dana hibah tersebut masih menjadi polemik terkait sifat dan peruntukannya. Sebagian pengurus LPM menafsirkan dana hibah tersebut bersifat bergulir per-kelurahan dimana peruntukannya bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha mikro diwilayahnya masing-masing.

Sebagian ada juga yang menafsirkan dana hibah tersebut sebagai dana habis yang memang telah dianggarkan oleh Pemkot Makassar untuk tahun 2013 yang peruntukannya diatur sendiri oleh pengurus LPM sesuai tingkat prioritas masyarakat setempat.

Berangkat dari hal itu, maka kami (YASMIB Sulselbar) melihat permasalahan dana hibah tersebut sebagai program bantuan Pemerintah Kota Makassar yang justru akan menimbulkan riak/permasalahan sehingga berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu dan pada level grassroot akibat perbedaan penafsiran tersebut.

Olehnya itu, maka kami mengusulkan bahwa sebelum dana hibah tersebut dicairkan, maka sebaiknya diawali dengan kegiatan sosialisasi yang massif bagi l43 LPM se-Kota Makassar guna menyamakan persepsi yang berangkat dari aspek hukum, target dan sasaran yang ingin dicapai dari program tersebut.

Dalam pantauan kami, Musrenbang tingkat Kecamatan Ujung Pandang ini, hanya dihadiri oleh satu legislator, yakni Nuryanto G Liwang (Demokrat). Kehadiran legislator ini diapresiasi positif oleh seluruh peserta yang hadir dan diharapkan mampu mengawal seluruh hasil Musrenbang pada penentuan di DPRD nantinya.

Namun Musrenbang yang sedianya mendengarkan hasil rumusan per-kelurahan tidak terlaksana karena moderator (FK LPM Kec.Ujung Pandang) melakukan fasilitasi forum dengan tidak baik. Contohnya, berdasarkan regulasi yang ada dan arahan Kepala Bappeda dalam sambutannya, seharusnya forum Musrenbang diarahkan untuk membacakan dan mendengar hasil rumusan usulan program per-Kelurahan, menetapkan tim perumus/delegasi sebanyak lima orang, dan diakhiri dengan penandatanganan berita acara pelaksanaan
Musrenbang.

Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh fasilitator, sehingga kami (YASMIB Sulselbar) menganggap bahwa pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan Ujung Pandang ini diadakan hanya sekedar formalitas saja dan tidak menyentuh substansi yang diharapkan.