BBM Bersubsidi Masih Bisa Bocor ke Masyarakat Kaya

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Makassar meminta pemerintah meninjau ulang pembatasan bahan bakar minyak bersubdisi di wilayah Jawa dan Bali mulai 1 April mendatang.
     
"Rencana pembatasan atau kenaikan BBM bersubsidi itu tidak efektif karena sebenarnya bukan di situ letak persoalannya," kata Badan Pekerja LSKP, Salma Ruslan, di Makassar, Minggu.
     
Ia mengemukakan hal itu terkait dengan rencana pemerintah yang tidak memperkenankan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium bagi kendaraan roda empat pribadi di Jawa-Bali mulai 1 April 2012. Kebijakan ini sesuai dengan Pasal (7) Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012.
     
Salma Ruslan lantas menyarankan Pemerintah untuk mencari solusi yang tidak meresahkan masyarakat, misalnya, penggunaan energi alternatif ramah lingkungan.
     
"Apabila kebijakan itu kemudian diterapkan, tidak ada yang bisa menjamin pengawasannya di lapangan hingga ke pelosok daerah," ujarnya.
     
Di sisi lain, masyarakat khususnya level bawah ujung-ujungnya akan dirugikan oleh kelompok tertentu. Sebagai gambaran, pembatasan BBM bersubsidi hanya untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah,  masih bisa bocor ke kalangan ekonomi atas.
     
"Siapa yang bisa mengawasi dengan ketat dan menjamin BBM bersubsidi benar-benar hanya digunakan kalangan tidak mampu?" katanya.
     
Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, yang harus dilakukan pemerintah adalah mendorong penggunaan energi alternatif sehingga tidak perlu khawatir lagi terhadap kenaikan harga minyak dunia karena tidak terlalu tergantung pada jenis BBM itu.
     
Menurut dia, sudah banyak energi alternatif yang dapat dihasilkan anak-anak bangsa, seperti energi panas matahari atau panas bumi.      
     
"Tinggal bagaimana Pemerintah menjembatani dan mencari solusi agar teknologi itu menjadi murah dan dapat digunakan secara massal," katanya.
     
Hal senada dikemukakan pengamat sosial dari Universitas Muslim Indonesia, Makassar, H. Hatita.
     
Menurut dia, dari pengalaman sebelumnya, BBM bersubsidi untuk masyarakat ekonomi lemah pada sejumlah kasus masih ada industri yang menggunakan BBM bersubdisi itu.
    
"Dengan demikian, kedua opsi (pembatasan dan menaikkan harga BBM bersubsidi, red.) itu bukan satu-satunya jalan yang harus ditempuh oleh Pemerintah," katanya.(*/tribun-timur.com)