Partai Politik
Muscab Demokrat Toraja Utara Dilanjutkan di Makassar
Demokrat Sulsel Perbolehkan PNS Jadi Ketua Partai
Ketua Tim Verifikasi DPD Demokrat Sulsel Soewarno Sudirman mengakui ada protes sehingga muscab terpaksa diskorsing hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Ia menegaskan di internal Partai Demokrat tidak ada larangan pegawai negeri sipil (PNS) atau kepala desa menjadi ketua partai. Sehingga tudingan tersebut tidak dapat dijadikan alasan melakukan verifikasi ulang.
"Tidak ada masalah. Di internal partai juga tidak ada larangan PNS atau kepala desa menjadi ketua partai," kata Anggota Fraksi Demokrat di DPRD Kota Makassar tersebut, Selasa (21/6/2011).
Meski demikian, ia tetap akan membicarakan ulang dengan pihak-pihak yang bertentangan di Torut untuk mencari solusi yang terbaik.
Ia pun memastikan tidak akan ada muscab ulang. Yang ada menurutnya hanya muscab lanjutan untuk menyelesaikan sejumlah agenda yang tertunda sebelum muscab di skorsing yakni sidang komisi dan laporan komisi, pemilihan ketua, dan pembentukan formatur.
Jadi, yang ada muscab lanjutan. Semua tahapan muscab yang belum selesai kemungkinan akan dilanjutkan di Makassar. Masih ada tahapan lain yakni sidang komisi dan laporan komisi, pemilihan ketua dan pembentukan formatur.
"Muscab lanjutan akan kita laksanakan di Makassar untuk melanjutkan agenda yang tertunda," katanya
Meski belum ada tanggal penjadwalan ulang muscab lanjutan untuk Torur, ia memperkirakan akan dilaksanakan disela-sela Muscab Enrekang dan Sidrap, 8 dan 9 Juli mendatang.(*/tribun-timur.com)
