Toraja Utara
Bupati Toraja Utara Dilantik Akhir Maret 2011
Bupati Toraja Utara Dilantik Akhir Maret 2011
Editor:
Muh. Irham
MAKASSAR, TRIBUn-TIMUR.COM - Pelantikan bupati dan wakil bupati Toraja Utara terpilih Frederik Batti Sorring-Frederik Rombe Layuk, pada akhir Maret 2011, kata Penjabat Bupati Toraja Utara Tautoto Tanaranggina Sariangallo di Makassar, Selasa.
"Kalau lancar, kita perkirakan Surat Keputusan (SK) pelantikannya bisa selesai Jumat pekan ini atau pekan depan. Mudah-mudahan tidak ada masalah dan hambatan di Jakarta dan gubernur punya waktu" katanya Selasa dan menambahkan, pengusulan SK pelantikan saat ini masih berada di meja Menteri Dalam Negeri.
Sebelum diusulkan ke Mendagri, pemprov meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Torut untuk melengkapi berkas bupati dan wakil bupati terpilih yang belum dilengkapi yaitu surat keterangan bebas hutang dari Pengadilan Negeri Makale, Torut.
Setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), KPUD bersurat ke DPRD melaporkan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada).
DPRD kemudian menggelar rapat pleno untuk mengusulkan penerbitan SK ke Kemendagri melalui Pemprov Sulsel.
Setelah SK pengangkatan dan pelantikan kepala daerah terpilih turun, SK diteruskan ke KPUD dan DPRD Torut untuk menetapkan jadwal sidang paripurna istimewa pelantikan bupati dan wakil bupati melalui rapat badan musyawarah (bamus) .
Kepala Biro Pemerintahan Daerah, Halvin Gau, menjelaskan, usulan SK pelantikan telah dikirim ke Mendagri sejak pekan lalu dan bisa berproses selama satu bulan.(*)
"Kalau lancar, kita perkirakan Surat Keputusan (SK) pelantikannya bisa selesai Jumat pekan ini atau pekan depan. Mudah-mudahan tidak ada masalah dan hambatan di Jakarta dan gubernur punya waktu" katanya Selasa dan menambahkan, pengusulan SK pelantikan saat ini masih berada di meja Menteri Dalam Negeri.
Sebelum diusulkan ke Mendagri, pemprov meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Torut untuk melengkapi berkas bupati dan wakil bupati terpilih yang belum dilengkapi yaitu surat keterangan bebas hutang dari Pengadilan Negeri Makale, Torut.
Setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), KPUD bersurat ke DPRD melaporkan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada).
DPRD kemudian menggelar rapat pleno untuk mengusulkan penerbitan SK ke Kemendagri melalui Pemprov Sulsel.
Setelah SK pengangkatan dan pelantikan kepala daerah terpilih turun, SK diteruskan ke KPUD dan DPRD Torut untuk menetapkan jadwal sidang paripurna istimewa pelantikan bupati dan wakil bupati melalui rapat badan musyawarah (bamus) .
Kepala Biro Pemerintahan Daerah, Halvin Gau, menjelaskan, usulan SK pelantikan telah dikirim ke Mendagri sejak pekan lalu dan bisa berproses selama satu bulan.(*)
