Legislator Desak Pemda Lutim Bentuk Dinas Pendapatan, Ini Alasannya
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Luwu Timur, Najamuddin, kepada TribunLutim.com di kantornya, Kamis (25/7/2019).
Penulis: Ivan Ismar | Editor: Sudirman
TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Anggota DPRD, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur membentuk dinas pendapatan.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Luwu Timur, Najamuddin, kepada TribunLutim.com di kantornya, Kamis (25/7/2019).
Bidang pendapatan masih nyantol di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Luwu Timur.
Pria di Polman Ini Meninggal Dunia Saat Perbaiki Masjid
Mahasiswa KKN Unhas Ajak Warga Parepare Taat Pajak
Jelang Persib Bandung vs Bali United, Robert Rene Alberts Wajibkan Semua Pemain Persib Cetak Gol
Dijadikan Iklan dan Rela Digilir dengan Harga Rp 1 Juta Demi Lunasi Utang, Ini Cerita Sebenarnya
Kinerja bidang pendapatan dianggap kurang maksimal, untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).
Pemkab diminta segera membentuk dinas pendapatan daerah. Dinas pendapatan harus berdiri sendiri untuk urus pendapatan.
"Ini mendesak dibentuk. Potensi pendapatan di Luwu Timur banyak sekali," kata Najamuddin.
Menurut Naja sapaannya, PAD banyak kecolongan karena sangat kurang personel bidang pendapatan memungut sektor pemasukan.
Padahal kata dia, kalau semakin banyak personil yang cari uang, banyak juga uang yang masuk.
"Kita optimis, kalau dinas pendapatan terbentuk, sektor pendapatan lebih bergairah," tutur Naja.
Ia mengatakan banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang butuh penganggaran.
"Semua mau belanja, tapi tidak ada dinas yang cari uang. Ini juga masalah," jelasnya.
Laporan Wartawan TribunLutim.com, vanbo19
Follow akun instagram Tribun Timur:
Pria di Polman Ini Meninggal Dunia Saat Perbaiki Masjid
Mahasiswa KKN Unhas Ajak Warga Parepare Taat Pajak
Jelang Persib Bandung vs Bali United, Robert Rene Alberts Wajibkan Semua Pemain Persib Cetak Gol
Dijadikan Iklan dan Rela Digilir dengan Harga Rp 1 Juta Demi Lunasi Utang, Ini Cerita Sebenarnya