Jelang Musda Golkar Sulsel, DPD II Diminta Lakukan Hal ini

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Steering Committe (SC) Musyawarah Daerah (Musda) ke-IX Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel meminta DPD II , supaya segera menyerahkan nama-nama utusannya.

Hal tersebut juga diperuntukkan kepada organisasi mendirikan dan didirikan Partai Golkar.

"Kami minta segera disetor nama-namanya di panitia musda. Mulai hari ini," kata Ketua SC Musda DPD I Golkar Sulsel Arfandy Idris kepada Tribun, Selasa (23/7/2019).

Perbaikan Ruas Salulemo-Lara I Luwu Utara Telan APBD Rp 1,3 Miliar

Dijenguk NH di Rumah Sakit, SYL Berdiri dengan Infus di Tangan

Prof Hamdan Terpilih Jadi Rektor UIN Alauddin, Begini Ucapan Selamat Gurunya

Arfandy menjelaskan, setiap DPD II Golkar wajib menyerahkan lima nama sebagai peserta, dan untuk organisasi mendirikan dan didirikan oleh partai Golkar dua nama.

"Kalau organisasi mendirikan dan didirikan Golkar masing-masing ketua dan sekretaris. Kalau DPD II maksimal 5 orang," Arfandy menambahkan.

Arfandy menjelaskan musda akan dipimpin oleh pengurus DPP. Menurutnya, musda itu dilaksanakan atas persetujuan DPP Golkar.

"Musda dilaksanakan atas persetujuan dari DPP. Utusan DPP juga salah satu formatur, ini dalam rangka penetrasi," tegas Plt Ketua DPD II Partai Golkar Bantaeng ini.

Perbaikan Ruas Salulemo-Lara I Luwu Utara Telan APBD Rp 1,3 Miliar

Dijenguk NH di Rumah Sakit, SYL Berdiri dengan Infus di Tangan

Prof Hamdan Terpilih Jadi Rektor UIN Alauddin, Begini Ucapan Selamat Gurunya

Arfandy juga menjawab sejumlah kegelisahan kader Golkar terkait apakah Plt ketua DPD II punya suara atau tidak dalam musda.

"Bukan persoalan ketua pelaksana tugas atau tidak, karena yang punya hak suara itu DPD II, organisasinya. Disini institusi punya hak suara, bukan pejabatnya," katanya. (*)