ACC Sulawesi Minta Kejati Serius Usut Tuntas Kasus Korupsi Pasar Cabbenge

Dugaan penyimpangan ini terendus, karena PT Pelita Griya Asrimuda menerima dana pembangunan sebesar Rp8 miliar lebih dari Pemkab Soppeng tanpa proses

ACC Sulawesi Minta Kejati Serius Usut Tuntas Kasus Korupsi Pasar Cabbenge
Hasan Basri/Tribun Timur
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Kasus dugaan korupsi pada pembangunan Pasar Cebbenge, Soppeng masih bergulir di Kejaksaan Tinggi Sulawesi selatan dan Barat.

Berdasarkan informasi diperoleh Tribun, pembangunan Pasar Cabbenge di Kecamatan Lilirilau, Soppeng yang dikerjakan oleh PT Pelita Griya Asrimuda sejak tahun 2003, diindikasi ada penyimpangan.

Dugaan  penyimpangan ini terendus, karena PT Pelita Griya Asrimuda menerima dana pembangunan sebesar Rp8 miliar lebih dari Pemkab Soppeng tanpa proses tender.

Sakit Hati Diputuskan, Warga Unyi Bone Sebar Foto Bugil Pacarnya\

Salat Tarawih di Masjid Babul Taqwa Mariso, Iqbal Suhaeb Bilang Begini

Selain itu ada pengalihan pengelolaan ke Pemkab setempat, padahal  proses pembangunan terminal dan pelataran parkir yang menjadi bagian dari pembangunan tak kunjung selesai.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin yang dikonfirmasi mengaku belum mengetahui sejauhmana perkembangan kasus ini.

Begitupun terkait rencana pemanggilan ulang  Bupati Soppeng yang sebelumnya  dikabarkan mangkir dari pemeriksaan. Kejaksaan.

"Belum saya tau. Besok saya cek dipenyidiknya,"  kata Salahuddin kepada Tribun.

Kaswadi Razak dikabarkan akan dimintai keterangan terkait pengelolaan pasar karena diduga menerima penyerahan pengalihan, padahal  proses pembangunan terminal dan pelataran parkir yang menjadi bagian dari pembangunan tak kunjung selesai.

Bupati Soppeng diduga menandatangani nota kesepakatan untuk mengambil alih Pasar Cebbenge pada tahun 2016.

Safari Ramadan, Kemenag Majene Sebar Puluhan Dai ke Pelosok

Sebelumnya, Direktur Anti Corruption Commitee (ACC) Sulawesi, Abd Mutalib menyampaikan agar Kejati serius dalam mengusut kasus ini.

"Kajati  jangan terkesan tidak tegas terhadap proses hukum, karena panggilan Kejati Sulsel, justru diabaikan," sebutnya.

Jika ada indikasi keterlibatan bupati, terkhusus pelaksana proyek, maka kajati harus segera memproses sesuai ketentuan hukum. (*)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

 

Penulis: Hasan Basri
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved