Bawaslu Enrekang Telusuri Dugaan Penggelembungan Suara di TPS 01 Desa Latimojong

Salah satunya, adalah dugaan pidana Pemilu terkait penggelembungan suara di TPS 01 Desa Latimojong, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang.

Bawaslu Enrekang Telusuri Dugaan Penggelembungan Suara di TPS 01 Desa Latimojong
Muh Azis Albar/Tribun Timur
Suasana Rapat Pleno Terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten Enrekang di Kantor KPU Enrekang. 

TRIBUNENREKANG.COM, ENREKANG-Meski prosesi rekapitulasi suara tingkat kabupaten telah selesai dilakukan, Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Enrekang masih memeroses sejumlah temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019.

Salah satunya, adalah dugaan pidana Pemilu terkait penggelembungan suara di TPS 01 Desa Latimojong, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang.

Baca: Kantongi Sabu, Dua Pemuda Dibekuk Satuan Narkoba Polres Jeneponto

Baca: Ini 40 Caleg DPRD Jeneponto Priode 2019-2024 Peraih Suara Terbanyak Disetiap Dapil

Menurut Komisioner Bawaslu Enrekang, Suardi Mardua, pihaknya masih terus lakukan penelusuran terkait dugaan pelanggaran pidana pemilu tersebut.

Apalagi kasus tersebut merupakan temuan dari Bawaslu saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Enrekang.

"Saat ini soal dugaan pidana Pemilu penggelembungan suara itu masih kita telusuri," kata Suardi kepada TribunEnrekang.com, Jumat (10/5/2019) siang.

Ia menjelaskan, dalam proses rekapitulasi kabupaten ditemukan ada kejanggalan di TPS 01 Desa Latimojong.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Enrekang melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Enrekang, Kamis (2/5/2019)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Enrekang melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil perhitungan suara Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Enrekang, Kamis (2/5/2019) (muh asiz/tribunenrekang.com)

Dimana tingkat partisipasi pemilih capai 100 persen, meski memang dalam DPT hanya terdapat 299 jiwa dan DPK 1 orang.

Namun, jumlah pengguna hak pilih capai 300 orang padahal, ada satu orang di DPT, pemilih yang meninggal dunia.

"Jelas disitu ada kejanggalan, makanya kita telusuri. Saat ini kita sudah minta keterangan lima orang petugas KPPS dan satu Pengawas TPS untuk menemukan fakta dibalik dugaan pelanggaran tersebut," ujar Suardi.

Ia menambahkan, jika terbukti bersalah dan ditemukan ada penggelembungan suara maka sanksinya adalah pidana 4 tahun sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.(tribunenrekang.com)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

Laporan Wartawan TribunEnrekang.com, Muh Azis Albar

Penulis: Muh. Asiz Albar
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved