Gelar Profesor Nurdin Abdullah Dikritik Akademisi Unismuh Makassar

Menurutnya, dengan melepas status akademik, segala beban dan tanggung jawab Professorship tentu tidak lagi menjadi beban Nurdin.

Gelar Profesor Nurdin Abdullah Dikritik Akademisi Unismuh Makassar
Muh Hasim Arfah
Juru Kampanye Daerah PDIP Sulsel, Nurdin Abdullah menyampaikan kampanye dialogis di depan simpatisan dan kader PDIP di Hotel Claro Makassar, Jl AP Pettarani, Makassar, Sulsel, Sabtu (30/3/2019) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Akademisi Unismuh Makassar, Luhur Priyanto mengkrtik gelar profesor yang masih melekat kepada Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah, Minggu (31/3/2019).

Luhur mengatakan, seharusnya gelar akademik ini tidak lagi digunakan oleh Nurdin Abdullah.

Pasalnya mantan Bupati Bantaeng itu sebelum ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah (Gubernur) pada tahun 2018, telah mengadakan pidato pelepasan guru besar.

"Dengan migrasi dari akademisi menjadi politisi, saya kira beliau tidak lagi bergelar profesor, secara akademik," katanya.

Baca: Nurdin Abdullah Ogah Jokowi-Maruf Kalah di Sulsel

Baca: Jusuf Kalla dan Nurdin Abdullah Sumbang Ambulance Saat Resmikan Gedung Baru RS Ibnu Sina

Menurutnya, dengan melepas status akademik, segala beban dan tanggung jawab Professorship tentu tidak lagi menjadi beban Nurdin.

Selain itu tidak ada lagi tugas untuk pemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Alasan status akademik Nurdin harus dilepas, karena arena pengabdiannya menjadi berbeda, dan menjadi lebih luas dengan status sebagai elected politician.

"Gelar Prof yang masih melekat, hanya semacam penghargaan saja. Apalagi dalam tradisi masyarakat akademik kita, status jabatan guru besar atau Professor, tidak sepenuhnya bisa lepaskan dari pemiliknya," ujarnya.

Contohnya kata Luhur, beberapa tokoh besar, seperti BJ Habibie, juga tetap mendapat pengakuan dan sebutan sebagai Professor, meskipun sesungguhnya beliau juga telah purna bakti dalam pengabdian formal pada ilmu pengetahuan.

Baca: Nurdin Abdullah Akan Lantik Andi Irwan Hamid di Kantor Bupati Pinrang

Baca: DPRD Sulsel Minta Nurdin Abdullah Bongkar Bangunan di Gedung Juang 45

Dikutip dari portal Lipi.go.id bahwa sebutan guru besar atau profesor, hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja(sebagai pendidik/pengajar) di PT nya (UU No 20/2003/SISDIKNAS).

Hal tersebut diungkapkan oleh Guru Besar Manajemen Sumberdaya Perairan dan dosen Ilmu- ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Univeritas Riau, Adnan Kasry.

Menurutnya Profesor yang dipekerjakan di PT Swasta yang diakui pemerintah untuk dapat diperpanjang usia pensiun dan diangkat menjadi Profesor Emeritus harus diusulkan oleh PT nya kepada Mendiknas melalui Kopertis dengan persyaratan dan tatacara pengusulan seperti yang berlaku pada PT Negeri.

Karenanya,seorang Profesor yang telah pensiun, secara akademik tidak berhak lagi menuliskan kata "Prof " di depan namanya, apalagi untuk nama jalan ataupun nama sarana lainnya.

Bahkan ada profesor yang karena kesibukannya bertugas sebagai birokrat sehingga tidak ada waktu untuk melaksanakan Tri Dharma PT, yang bersangkutan menanggalkan sebutan Profesor di depan namanya. (*)

Penulis: Saldy Irawan
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved