Didemo Soal Tunggakan Gaji Tenaga Call Center 112, Pemkot Parepare: Kami Sudah Bayar

Para demonstran menuntut Pemkot Parepare mengusut dan bertanggungjawab hilangnya dana Dinas Kesehatan Rp 2,9 miliar pada 2018 lalu.

Didemo Soal Tunggakan Gaji Tenaga Call Center 112, Pemkot Parepare: Kami Sudah Bayar
TRIBUN TIMUR/MULYADI
Demo di kantor Wali Kota Parepare menuntut dibayarkannya gaji petugas Call Center 112 Parepare, Senin (25/2/2019). 

TRIBUNPAREPARE.COM, BACUKIKI BARAT -Puluhan orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Parepare (AMP) berunjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Parepare dan DPRD Parepare, Senin (25/2/2019).

Para demonstran menuntut Pemkot Parepare mengusut dan bertanggungjawab hilangnya dana Dinas Kesehatan Rp 2,9 miliar pada 2018 lalu.

Raibnya anggaran Dinas Kesehatan Kota Parepare miliaran rupiah tersebut berimbas pada tidak terbayarnya gaji driver tenaga kesehatan Call Center 112 dan sejumlah kader posyandu.

Baca: BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Toraja Utara Beri Santunan Kematian Tenaga Honorer

Baca: Dikeluhkan, Lubang Jalan di Maccopa Maros Sudah Ditambal

Baca: Unjukrasa depan Unismuh Makassar, SMI Sebut Cebong dan Kampret Gaya Politik Borjuasi

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Parepare, Iwan Saad menjelaskan, jika gaji petugas Call Center 112 dan kader posyandu seperti yang dituntutkan sudah dibayar Pemkot Parepare.

"Kita sudah kucurkan semua anggaran untuk kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Parepare 2018 lalu. Pencairan itu dilakukan Bendahara Kas Daerah kepada Bendahara Dinas Kesehatan,"terang Iwan yang duduk disamping Wawali Parepare, Pangerang Rahim.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare menyampaikan bahwa persoalan yang terjadi sekarang karena adanya oknum pejabat (eks Kadis Kesehatan, dr Muh Yamin) yang tidak memberikan dana tersebut kepada yang berhak.

"Dana ini sudah kita cairkan, cuma oknum di Dinas Kesehatan tidak menyampaikan dan memberikan uang gaji atau honor kepada kader posyandu dan petugas Call Center 112,"terangnya.

Jadi, kata Iwan, Pemkot bahkan sudah melakukan upaya sidang TP-TGR kepada oknum pejabat yang mengambil uang tersebut."Kita sudah sidang TP-TGR dan mengakui menggunakan uang itu,"tambahnya.

Iwan menambahkan, jika oknum pejabat ini nantinya sudah mengembalikan uang ini, maka Pemkot akan memberikan langsung kepada petugas Call Center 112 dan kader posyandu yang menjadi haknya.

"Tidak mungkin Pemkot mengucurkan anggaran untuk kegiatan yang sudah dibayarkan. Kan pelanggaran jika dibayarkan dua kali," ujarnya.

Laporan Wartawan Tribun Timur, @adibrencheck

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga akun instagram tribun-timur.com:

(

Penulis: Mulyadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved