RILIS

BPJS Kesehatan Investasi Big Data, Wujud Transparansi dan Penyusunan Kebijakan

"Selanjutnya, dari setiap kelompok tersebut diambil secara acak 10 keluarga dan setiap anggota keluarga dihitung bobotnya," katanya.

BPJS Kesehatan Investasi Big Data, Wujud Transparansi dan Penyusunan Kebijakan
handover
Direktur Utama BPJSKes, Fachmi Idris (dua dari kiri) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (dua dari kanan) di sela Peluncuran Data Sampel BPJS Kesehatan: Penggunaan Big Data dalam Pengembangan Evidence Based Policy JKN, yang dihadiri di Jakarta, Senin (25/2/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai berinveatasi big data.

Pasalnya, penyelenggara jaminan kesehatan dengan jumlah peserta paling banyak di dunia, membuat BPJSKes menjadi salah satu sumber data terbesar di Indonesia yang dilirik banyak pihak, termasuk peneliti dan akademisi.

Baca: TRIBUNWIKI: Selain MotoGP, Sirkuit Mandalika Juga Gelar World Superbike! Berikut Produsen Motornya

Namun, besarnya data kepesertaan dan data jaminan pelayanan kesehatan memerlukan perhatian dan perlakuan yang khusus untuk dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan Program JKN-KIS.

Direktur Utama BPJSKes, Fachmi Idris usai Peluncuran Data Sampel BPJS Kesehatan: Penggunaan Big Data dalam Pengembangan Evidence Based Policy JKN, yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta mengatakan, BPJSkes berupaya memudahkan pengelolaan data dengan menyediakan data sampel yang bisa mewakili seluruh data kepesertaan maupun pelayanan kesehatan yang ada di BPJSKes.

Baca: TRIBUNWIKI: Selain MotoGP, Sirkuit Mandalika Juga Gelar World Superbike! Berikut Produsen Motornya

“Kami melihat data yang kami miliki adalah aset yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan penelitian dan pengambilan kebijakan yang kredibel berbasis bukti (evidence based policy) dalam penyelenggaraan Program JKN-KIS. Hal ini juga sebagai salah satu wujud transparansi BPJS Kesehatan dalam memberikan informasi pada publik,” kata Fachmi dalam rilisnya, Senin (25/2/2019).

Fachmi menjelaskan, pengelolaan data sampel sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan dalam program jaminan kesehatan bukanlah hal baru di dunia.

Baca: Nonton Langsung Home United vs PSM, Pembina LAJ Bawa Telur Asin dan Indomie ke Singapura

Misalnya, sebagai penyelenggara jaminan kesehatan Korea Selatan, National Health Insurance Service (NHIS) memiliki NHIS-National Sample Cohort, yang merupakan database data sampel 2 persen dari total populasi Korea Selatan.

“NHIS-NSC menjadi sumber data sampel yang digunakan untuk mendukung penelitian dan pengambilan kebijakan kesehatan di Korea Selatan, baik oleh akademisi, peneliti, maupun pemerintah,” kata Fachmi.

Data sampel BPJS Kesehatan, lanjut Fachmi, merupakan perwakilan dari basis data kepesertaan dan jaminan pelayanan kesehatan sepanjang tahun 2015 dan 2016 yang diambil dengan menggunakan metodologi pengambilan sampel yang melibatkan banyak pihak, termasuk akademisi.

Baca: Psikolog Unibos: Pelecehan Seksual di Sulsel Bagai Fenomena Gunung Es

"Pembentukan data sampel ini dimaksudkan untuk mempermudah akses dan analisis data oleh publik dan dapat dipergunakan dalam proses analisis untuk menghasilkan suatu rekomendasi kebijakan,” kata Fachmi.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Hasrul
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved