Pemilu 2019

Video 15 Camat Makassar Dukung Capres Viral, Begini Tanggapan Ketua PPI Jeneponto

Ketua PPI jeneponto Muh Alim Bahri menaggapi video yang beredar di media sosial di Makassar terkait pemilihan presiden.

Video 15 Camat Makassar Dukung Capres Viral, Begini Tanggapan Ketua PPI Jeneponto
TRIBUN TIMUR/IKBAL NURKARIM
Ketua PPI Jeneponto Muh Alim Bahri 

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Aktivis yang juga ketua Parlement pemuda Indonesia (PPI) jeneponto Muh Alim Bahri menaggapi video yang beredar di media sosial di Makassar terkait pemilihan presiden.

Video berdurasi 1 menit 26 detik ini nampak mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan 15 Camat Makassar menyatakan dukungan kesalah satu paslon dalam Pemilu 2019.

Aktivis yang dikenal vokal mengkritik kebijakan pemerintah itu menilai gaya camat yang ada dalam video cenderung membangun strategi perang urat saraf.

Baca: VIDEO VIRAL Camat se-Makassar Dukung Jokowi-Maruf, SYL: Selfi-selfie ji itu Kodong!

Baca: Camat se-Makassar Pendukung Jokowi-Maruf Ramai-ramai Bungkam

Baca: Pena 98 Sebar Puluhan Spanduk di Makassar Terkait Freeport

"Saya cenderung melihatnya bahwa gaya tersebut adalah cenderung membangun strategi perang urat saraf didalam memantik semangat kontekstasi Pilpres 2019," kata Alim.

"Ada kemungkinan video itu sengaja dibuat sedemikian rupa, dengan narasi yang mungkin telah tersusun secara rapi agar punya celah yang dianggap bebas dari praktik dukung-mendukung," tandasnya.

"Para camat hanya menyebut kata "saya" dan jabatan dengan tanda jari telunjuk yang kemudian dengan ditutup dengan pernyataan oleh Bapak SYL," jelasnya.

Menurut Alim secara normatif regulasi kepemiluan baik pada UU No.7 2017 dan pula Keputusan atau Peraturan KPU tidak menjabarkan secara jelas soal kepemilikan kode dan atau simbol jari.

"Secara kasat mata, dari kacamata awam, itu dapat menjurus suatu konotasi dukung-mendukung pasangan calon presiden yang notabene adalah ASN dan pejabat negara," tuturnya.

"Tetapi sayangnya, secara normatif, regulasi kepemiluan baik pada UU No.7 2017 dan pula keputusan atau peraturan KPU tidak menjabarkan secara jelas soal kepemilikan kode dan atau simbol jari pada setiap pasangan kontestan Pilpres, yang tentu pasangan calon presiden tidak memiliki hak paten," jelasnya

Pria yang akrab disapa Alim ini menilai simbol jari telunjuk dapat membangun alibi multy tafsir. (TribunJeneponto.com)

Laporan Wartawan TribunJeneponto.com @ikbalnurkarim

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Follow juga akun instagram tribun-timur.com:

A

Penulis: Ikbal Nurkarim
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved