Terkait Pengadaan Barang Jasa, ACC: Saatnya Pemprov Sulsel Belajar dari Pemkot

Hal tersebut soal dengan pembahasan yang digelar Pimpinan OPD dan pejabat keuangan (bendahara) lingkup Pemprov di Kantor Gubernur,

Terkait Pengadaan Barang Jasa, ACC: Saatnya Pemprov Sulsel Belajar dari Pemkot
TRIBUN TIMUR/SALDY
Direktur ACC Sulsel Abdul Muthalib di ruang kerja Kadisdik Sulsel Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Jl Perintis Kemerdekaan, kota Makassar, Rabu (31/1/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aktivis Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi menilai, Pemprov Sulsel sudah saatnya belajar dari Pemkot Makassar.

Hal tersebut soal dengan pembahasan yang digelar Pimpinan OPD dan pejabat keuangan (bendahara) lingkup Pemprov di Kantor Gubernur, Senin (11/2/2019).

Dalam rapat itu dibahas, soal Gubernur Nurdin Abdullah bertemu dengan Komisi Pemberantasan Korupsi soal penunjukan langsung (PL) proyek ke pihak ketiga.

Baca: Korupsi Dana Hibah Pemkot Makassar, Polda Sulsel Periksa 6 Saksi

Baca: Dugaan Korupsi Dana Dinkes Parepare, Eks Kadis Kesehatan Diperiksa Polisi

Baca: Dana Parkir Dikorupsi, ACC Desak Kejati Usut Tuntas dan Segera Tetapkan Tersangka

"Saran saya Pemprov Sulsel mestinya belajar dengan apa yang telah dilakukan pemerintah kota Makassar," ujar DirEktur ACC, Abdul Mutalib, Selasa (12/2/2019).

Menurutnya, terkait PL bukan sesuatu yang dilarang sepanjang sesuai prosedur yang diatur Perpres. Misalnya kualifikasi pekerjaan, transparansi yang terpenting.

Kata Mutalib, metode pengerjaan barang jasa berdasarkan Pepres 16 tahun 2018 yaitu e-Purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan tender cepat.

Untuk itu, salah satu syarat pengerjaan pengadaan langsung atau PL adalah untuk pekerjaan dengan nilai anggaran paling banyak adalah 200 juta rupiah.

"Tampaknya Pemkot Makassar masih jauh lebih maju dalam hal pengelolaan pengadaan barang jasa sejak lima tahun terakhir ini," ungkap Abdul Mutalib.

Pasalnya kata Abdul Mutalib, Pemkot Makassar telah membentuk Lembaga Pengawas Independen (LPI) PBJ dalam mengawas proyek-proyek barang jasa.

Karena, jika Pemprov ada 9000 paket pekerjaan dan 8000 diantaranya dengan cara PL, rasanya serapan anggarannya masih terlalu sedikit senilai 9,8 trilliun.

"Meskipun masih relatif baru lembaga ini relatif efektif mengawasi kecurangan dan persekongkolan proyek," tambah mantan Direktur LBH Makassar ini.

Baca: Bocoran Tampang Livina Terbaru Kembaran Mitsubishi Xpander, Sudah Bisa Dipesan Sekarang, Harga?

Baca: Login di sscasn.bkn.go.id Hari ini: Ini Rincian Lengkap Formasi, Persyaratan & Cara Daftar PPPK/P3K

Baca: Alasan Driver Ojol Tolak 8 Jam Kerja Sehari Saat Uji Publik Rancangan Permenhub & Reaksi Ahmad Yani

(*)

Penulis: Darul Amri Lobubun
Editor: Nurul Adha Islamiah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved