Korban Bencana Kembali Datangi DPRD Sulteng, Desak Pemutihan Utang

Ratusan warga korban bencana Sulawesi Tengah, melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Sulteng, Senin (11/2/2019).

Korban Bencana Kembali Datangi DPRD Sulteng, Desak Pemutihan Utang
TRIBUN TIMUR/ABDUL HUMUL FAAIZ
Ratusan korban bencana Palu, Sigi, Donggala dan Parigi Moutong demonstrsi di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (11/2/2019). (Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz) 

Laporan Wartawan Tribunpalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUN-TIMUR, PALU - Ratusan warga korban bencana Sulawesi Tengah, melakukan aksi demonstrasi, di depan Kantor Sulteng'>DPRD Sulteng, Senin (11/2/2019).

Aksi ini kembali mereka lakukan untuk mendesak Pemerintah Povinsi Sulawesi Tengah agar mendesak Pemerintah Pusat segera merealisasikan pemutihan hutang bagi korban bencana Sulteng.

Ketua Forum Perjuangan Pemutihan Hutang (FPPH) Sulawesi Tengah, Sunardi Katili mengatakan, bencana alam salah satu yang menunjang untuk dilakukannya pemutihan hutang.

Baca: Login ssp3k.bkn.go.id, Tata Cara dan Alur Pendaftaran PPPK/P3K 2019, Lokasi dan Bocoran Materi Tes

Baca: Bagaimana Jika Salah Menulis Nama Saat Pendaftaran PPPK 2019? Jangan Panik, Simak Cara Ini

Baca: TERPOPULER-Pilhan Ustaz Yusuf Mansur, Pendaftaran PPPK, Skripsi #2019GantiPresiden, dan Rocky Gerung

Selain itu didukung oleh pernyataan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada 23 Oktober 2018, yang menyatakan bahwa dapat dilakukan pemutihan utang bagi warga yang terdampak bencana alam.

Begitu juga dengan rekomendasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada bulan November 2018, mendukung dilakukan pemutihan hutang.

"Terakhir dua kali Ketua DPR RI Bambang Susetyo mengatakan kepada kami secara langsung, baik itu tanggal 3 Desember pada saat kami menyurat, maupun pada tanggal 17 Januari 2019 yang menyatakan langsung bahwa bisa dilakukan pemutihan hutang," katanya.

Itulah yang menjadi dasar warga melalui FPPH terus eksis memperjungkan penghapusan hutang.

"Kami memang bermohon batasannya itu Rp.500 juta ke bawah untuk dilakukan penghapusan hutang," katahya.

Sementara untuk penundaan hutang, kata Sunardi, bahwa pihaknya telah menyurati seluruh bank serta leasing yang ada di Kota Palu.

Halaman
1234
Penulis: abdul humul faaiz
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved