DPR Minta Pemberlakuan Rekam Biometrik Ditunda, Amphuri Sulampua: Itu Langkah Tepat

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen mendesak penundaan pemberlakuan rekam biometrik sebagai syarat pengurusan visa haji dan umrah.

Ini sesuai hasil dari rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI Jl Gatot Subroto Jakarta, Senin (21/1/2019).

Baca: 40 Murid TK Mapan Sambangi Element Family Fun Karebosi Link

Baca: Usai Kongres, Asprof PSSI di Seluruh Indonesia Gelar Pertandingan Persahabatan

Baca: Peresmian Gedung, Bupati Gowa: Kita Genjot Infrastruktur Fisik

Wakil Ketua Komisi I DPR Asril Hamzah Tanjung dilansir kontan.co.id  menuturkan, penundaan dilakukan hingga ada solusi yang tepat untuk mempermudah jamaah haji Indonesia. 

"Penundaan dilaksanakan sampai tersedianya infrastruktur, SDM, dan mekanisme yang mempermudah calon jamaah haji atau umrah," ujarnya.

Kebijakan rekam biometrik dalam persyaratan visa haji dan umrah kata Asril, mempersulit jamaah. Pasalnya lokasi pelaksanaan rekam biometrik terbatas di sejumlah daerah.

Hal itu membuat tambahan biaya bagi jamaah yang hendak mengurus hal tersebut. Lokasi Indonesia yang luas dan tersebar membuat jemaah sulit mengurus rekam biometrik.

Baca: Tekan Angka Kecelakaan, Satlantas Soppeng Sosialisasi di Sekolah

Baca: Sempat Pingsan di Dekat Jenasah Istri, Ini Mimpi Ustad Nur Maulana Sebelum Istri Meninggal

Selain kesulitan menjangkau lokasi rekam biometrik, permasalahan lain terkait pemberlakuan biometrik adalah data pribadi. Rekam biometrik yang merupakan data pribadi harus dijamin keamanannya.

"DPR mendorong memberikan jaminan perlindungan data pribadi dalam pengajuan visa," ujar Asril.

Oleh karena itu solusi pun diberikan dalam rangka pemberlakuan rekam biometrik. Salah satunya adalah seperti yang pernah diterapkan sebelumnya yaitu pelaksanaan rekam biometrik di bandara.

"Biometrik di airport itu solusi lebih mudah, jangan jadi syarat visa," kata anggota Komisi I Hidayat Nur Wahid.

Baca: 75 Mahasiswa PNUP Belajar Industri di Mayora Group

Baca: Barombong Gowa Rawan Politik Uang di Pemilu 2019

Sebelumnya rekam biometrik dilakukan di 13 embarkasi di Indonesia. Setelah itu pengecekan kembali dilakukan di bandara sebelum keberangkatan sehingga setelah tiba jemaah bisa langsung menuju hotel tanpa pengecekan kembali.

Terkait hasil Rapat Dengar Pendapat, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji & Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Regional Sulampua, Azhar Gazali menyambut baik hasil rapat tersebut.

"Setuju untuk penundaan tersebut. Ini menunjukkan DPR RI peka terhadap keluhan masyarakat akan pemberlakuan biometrik dengan layanan yang tidak maksimal dan cenderung menambah pengeluaran calon jamaah," kata Azhar via pesan WhatsApp, Senin (21/1/2019).

Baca: Gagal Berangkatkan 96 Ribu Jamaah, Jaksa Tuntut Bos Abu Tour 20 Tahun Penjara

Baca: Hotel Aston Luncurkan Paket Makan Siang Murah Mulai Rp 15 ribu, Ini Menunya

Langkah yang dilakukan asosiasi melalui wadah Permusyawarakatan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (PATUHI) dengan melapokan VFS-Tasheel selaku penyedia layanan visa resmi untuk Kementerian Luar Negeri, Kerajaan Arab Saudi ke eksekutif dan legisalatif berbuab manis.

"Alhamdulillah legislatif menanggapi serius hal tersebut. Tentunya dengan masuknya laporan masyarakat yang disertai bukti di lapangan kebijakan tersebut dapat ditunda hingga mendapatkan solusi yang tidak menberatkan jamaah," katanya.(*)

Subscribe untuk Lebih dekat dengan tribun-timur.com di Youtube:

Jangan lupa follow akun instagram tribun-timur.com