Gegara Masalah Ini, Komisi IV DPRD Bone Panggil Kepala BPJS Kesehatan Watampone

Rapat berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Bone, Jl. Kompleks Stadion Lapatau, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kota Watampone, Bone.

Gegara Masalah Ini, Komisi IV DPRD Bone Panggil Kepala BPJS Kesehatan Watampone
justang/tribunbone.com
Komisi IV DPRD Bone menggelar rapat bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Watampone dan dinas terkait, Senin (14/1/2019). 

Laporan Wartawan TribunBone.com Justang Muh

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG BARAT - Komisi IV DPRD Bone menggelar rapat bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Watampone dan dinas terkait, Senin (14/1/2019).

Rapat berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Bone, Jl. Kompleks Stadion Lapatau, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kota Watampone, Bone.

Rapat membahas perubahan regulasi peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 tahun 2018 tentang administrasi kepesertaan program jaminan kesehatan.

Dengan berlakunya regulasi baru sejak 1 Januari 2019, salah satu isinya penerima bantuan iuran(PBI) atau peserta kelas 3 kurang mampu yang masuk rumah sakit tetapi tidak mempunyai BPJS Kesehatan tidak bisa lagi dilayani dengan menggunakan rekomedasi Dinas Sosial.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone A Saiful tersebut, sejumlah anggota DPRD Bone mencecar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone Hartono Purba untuk mempertanyakan regulasi baru itu.

Sekretaris Komisi IV DPRD Bone Rismono Sarlim menilai BPJS Kesehatan belum mensosialisasikan perubahan regulasi tersebut dengan baik.

"Yang menjadi polemik sekarang ini atauran tersebut belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat, kami meminta BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi dulu dengan baik baru berlakukan aturan," kata politisi Hanura ini.

Hal senada disampaikan anggota Komisi IV DPRD Bone Fraksi Golkar Syamsu Bahri.

"Kondisi ril di di Bone tidak sama di kota dan desa-desa, di desa, jangankan mau menghadap ke kantor, banyak juga takut-takut datang melapor," kata Syamsul Bahri.

"Orang miskin yang sakit masa harus menunggu 14 hari lagi untuk dilayani, sementara ini orang sudah sakit parah misalnya," tambah politisi asal Dua Boccoe ini.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone Hartono Purba menuturkan pihaknya tidak bisa mengambil keputusan terkait regulasi baru tersebut.

"Karena ini regulasi dari pusat langsung, kami hanya berharap Pemkab Bone bisa mendata lebih dini masyarakat tidak mampu kelas 3 ditanggung APBD," kata Hartono yang baru menjabat kurang lebih dua bulan ini.

Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Bone dr A Khasma MPadjalangi, Dirut RSUD Tenriawaru Bone dr A Nurwinah.

Penulis: Justang Muhammad
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved