Penyidik Kejati Masih Lengkapi Berkas Perkara Dua Tersangka Korupsi Lampu Jalan Polman

Penyidik Kejaksaan masih terus berupaya merampungkan berkas perkara kedua tersangka sebelum dilimpahkan ke Pengadilan.

Penyidik Kejati Masih Lengkapi Berkas Perkara Dua Tersangka Korupsi Lampu Jalan Polman
hasan/tribun-timur.com
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin. 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Kasus dugaan korupsi pengadaan Lampu Jalan Polewali Mandar (Polman), masih terus bergulir di meja penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat atau Kejati Sulselbar.

Penyidik Kejaksaan masih terus berupaya merampungkan berkas perkara kedua tersangka sebelum dilimpahkan ke Pengadilan.

"Penyidik masih melakukan pemberkasan," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulselbar, Salahuddin, Jumat (11/01/2019).

Baca: Dosen Unhas Jadi Konsul Kehormatan Prancis, Bukan Sosok Sembarang, Begini Keahliannya

Baca: Film Ana Muda Palsu Buat Danny Pomanto Kenang Masa Kuliah

Baca: Video Meronta-ronta di Pelaminan Usai Dinikahkan dengan Mantan Viral, Begini Kabar Salamah Sekarang

Salahuddin mengaku belum bisa memastikan kapan berkas perkara tersangka dilimpahkan ke Pengadilan.

"Itu tergantung dari penyidik, kalau sudah rampung pasti dilimpahkan, " tuturnya

Dalam kasus ini Kejaksaan telah menetapkan dua orang tersangka yakni Kepala Bidang Badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa (BPMD) Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, A Baharuddin Patajangi, serta Haeruddin selaku rekanan proyek yang merupakan Direktur CV Binanga.

Baharuddin dalam perkara ini berperan mengarahkan kepada kepala desa untuk membeli lampu jalan kepada CV Binanga serta memfasilitasi lampu jalan di kantor BPMD.

Sementara Baharuddin dari CV Binananga berperan sebagai Distributor PT Aveconde Internasional melakukan penjualan lampu jalan tenaga surya di seluruh desa di Polewali Mandar sejak 2016 dan 2017.

CV Binanga yang dimiliki tersangka Haeruddin disebut tidak mempunyai kualifikasi teknis ketenaga kelistrikan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 35 2015 tentang tata cara perizinan usaha ketenagalistrikan.

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Nurul Adha Islamiah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved