Bupati Gowa Kritik JKN-KIS, Ini Kata Kacab BPJSKes Makassar

pada 2016 Pemkab Gowa melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI, tapi gugatan tersebut ditolak.

Bupati Gowa Kritik JKN-KIS, Ini Kata Kacab BPJSKes Makassar
fadli/tribuntimur.com
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, M Ichwansyah Gani 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menilai ada kesalahan dalam pelaksanaan sistem Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Karena itu, Pemkab Gowa sempat menolak ikut sistem BPJS Kesehatan di 2016 lalu.

Diketahui, pada 2016 Pemkab Gowa melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI, tapi gugatan tersebut ditolak. Sehingga pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Gowa Kembali melakukan Intergrasi BPJS lagi.

Sebelum pemerintah Kabupaten Gowa berintegrasi dengan BPJS Kesehatan, Pemkab Gowa punya program kesehatan yang diperuntukkan untuk masyarakat yakni Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Baca: Carikan Dong! Robby Abbas Ungkap Cara Artis Minta Dicarikan Pelanggan, Tarif Termahal Artis

Baca: Benarkah Ada Lowongan CPNS 2019? Ini Penjelasan BKN Termasuk Pendaftaran PPPK & Update CPNS 2018

Baca: Misteri Artis Inisial AC, TB, ML, RF dan BS, Robby Abbas Kenal 3 Diantaranya, Siapa Saja?

"Jamkesda ini mencover semua masyarakat Gowa baik yang kaya atau miskin asalkan mau dilayani dengan perawatan kelas 3 maka akan kami cover semua, tidak harus melewati banyak prosedur, cukup dengan hanya memperlihatkan KK dan KTP saja masyarakat sudah bisa dilayani, dan ini semuanya kami gratiskan," ujar lulusan Magister Hukum itu belum lama ini.

Ia pun memuji konsep BPJSKes, sangat bagus dan perlu diapresiasi, dimana orang mampu membiayai orang miskin.

"Tetapi implementasi yang dirasakan dan sesuai hitungan terdapat kekeliruan, bukannya orang kaya yang membiayaai orang miskin tetapi orang miskinlah yang membiayai orang kaya," katanya.

Olehnya itu, harusnya ada perbaikan sistem, jangan mengeluarkan aturan dan kebijakan secara langsung.

"Harusnya lihat dulu persoalan yang ada di lapangan, baru dikeluarkan kebijakan dan aturan tersebut, karena jika aturan tersebut dikeluarkan tanpa melihat persoalan di bawah," ujar Adnan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar, M Ichwansyah Gani merespon baik arahan dari Bupati Gowa.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Nurul Adha Islamiah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved