Transfer Uang dari Jakarta ke Sulbar Tahun 2019 Capai Rp 7 Triliun

Alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer Keuangan untuk Sulawesi Barat 2019 alami peningkatan.

Transfer Uang dari Jakarta ke Sulbar Tahun 2019 Capai Rp 7 Triliun
TRIBUN TIMUR/NURHADI
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) didampingi kepala kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulbar, Saiful Islam menyerahkan DIPA dan alokasi TKDD kepada Bupati Majene H. Fahmi Massiara di Aula Kantor Gubernur, Jl. Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Mamuju, Selasa (18/12/2018) 2 Lampiran 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer Keuangan untuk provinis Sulawesi Barat 2019 mengalami peningkatan.

Total pagu DIPA belanja negara dan Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang dialokasikan untuk Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 sebesar Rp 10,64 triliun.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat, Saiful Islam menuturkan, DIPA dan TKDD tersebut, terdiri dari Rp 3,43 triliun untuk belanja negara dan 7,22 triliun untuk TKDD.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) didampingi kepala kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulbar, Saiful Islam menyerahkan DIPA dan alokasi TKDD kepada Bupati Majene H. Fahmi Massiara di Aula Kantor Gubernur, Jl. Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Mamuju, Selasa (18/12/2018) 
2 Lampiran
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) didampingi kepala kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulbar, Saiful Islam menyerahkan DIPA dan alokasi TKDD kepada Bupati Majene H. Fahmi Massiara di Aula Kantor Gubernur, Jl. Abd Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Mamuju, Selasa (18/12/2018) 2 Lampiran (TRIBUN TIMUR/NURHADI)

Baca: Tim Terpadu Pemkab Mamasa Gelar Sidak Jelang Natal

Baca: Segini Pemilih Milenial di Soppeng, 463 Berstatus Janda Duda Milenial

Baca: Ince Langke Maju Jadi Caleg DPRD Sulsel, Segini Biaya yang Dihabiskan

 "Lebih tinggi 7,55 persen dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 9,9 triliun,"kata Saiful Islam, di pada penyerahan DIPA dan TKDD di kantor Gubernur Sulbar, Selasa (18/12/2018).

Sulawesi Barat adalah provinsi termuda di Sulawesi. Provinsi dengan luas 16.787,18 km2 ini baru berpisah dengan provinsi induknya, Sulawesi Selatan,  5 Oktober 2004 atau 15 tahun lalu.

Penduduk daerah dengan enam kabupaten ini adalah 1.4 juta jiwa.

Ia menjelaskan, pagu DIPA belanja negara tersebut, untuk mendanai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Satket K/L) dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang melaksanakan dekonsesntrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama berjumlah 3,43 triliun.

Ka Kanwil Kemenkumham Sulbar Andi Farida, didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Administrasi melakukan kunjungan kerja ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Mamuju, Sabtu (15/12/2018) NURHADI/TRIBUN TIMUR
Ka Kanwil Kemenkumham Sulbar Andi Farida, didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Administrasi melakukan kunjungan kerja ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Mamuju, Sabtu (15/12/2018) NURHADI/TRIBUN TIMUR (TRIBUN TIMUR/NURHADI)

"Meningkat 4,65 persen dibanding pagu DIPA awal tahun 2018. Alokasi pagu DIPA belanja negara ini, digunakan untuk mendanai belanja pegawai sebesar Rp 969,36 miliar, belanja barang Rp,1.225,19 triliun, belanja modal Rp 1.132,29 triliun dan belanja bantuan sosial Rp 5, 78 miliar,"jelas Saiful Islam.

Baca: KNPI Sulbar Bakal Rekomendasikan Ini di Kongres KNPI di Bogor

Kata Saiful Islam, sejalan dengan arah kebijakan belanja pemerintah khusus penyelesaian pembangunan infrastruktur, komponen belanja modal Provinsi Sulbar tahun 2019 mengalami tingkat kebaikan tertinggi sebesar Rp 14,18 persen atau Rp 152,9 miliar dibanding pagu DIPA awal tahun 2018 dengan pagu sebesar Rp 1,08 triliun.

Sementara itu, pada tahun 2019, pemerintah pusat mengalokasikan TKDD untuk Provinsi Sulbar sebesar Rp 7,21 triliun. Lebih tinggi 8,98 persen dibandingkan alokasi TKDD tahun 2018 yang berjumlah Rp 6,62 triliun.

Baca: Video: Satyalancana Karya Satya Buat ASN Bapenda

Baca: Mabuk Obat Batuk Jadi Tren Remaja Malili, Ini Kata Kadis Kesehatan Luwu Timur

Baca: Muslim Uighur di Xinjiang Tak Pernah Bebas Berislam

Baca: VIDEO: Harga Wortel dan Bawang Merah Naik di Pasar Karisa Jeneponto

Baca: Manajemen Olympic Group Makan malam Bersama Distributor

Baca: Ini jadwal Maulid Lompoa Turatea di Jeneponto

 "Sebagaimana arah kebijakan belanja negara, peningkatan alokasi TKDD diarahkan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas layanan publik,"katanya.

Selain itu, Saiful Islam menuturkan, alokasi TKDD tesebut juga diperuntukan untuk mengurangi ketimpangan antar-daerah, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dana TKDD sebesar Rp 7,21 triliun ini,dialokasi untuk Provinsi Sulbar Rp 1,732,91 miliar, Majene, Rp 856,79 miliar, Mamuju Rp 970,46 miliar, Polewali Mandar Rp 1,332,00 miliar, Mamasa Rp 919,09 miliar, Pasangkayu Rp 776,75 miliar dan Mamuju Tengah Rp 627,09 miliar,"papar Saiful Islam.(*)

Subscribe untuk Lebih dekat dengan tribun-timur.com di Youtube:

Jangan lupa follow akun instagram tribun-timur.com

Penulis: Nurhadi
Editor: Waode Nurmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved