Gelar FGD Pengawasan Partisipati, Panwaslu Tommo Ajak Warga Sama-sama Awasi Pemilu
Peserta dalam kegiatn ini yakni dari organisasi kepemudaan, mahasiswa, masyarakat dan pelajar dari Kecamatan Tommo.
Penulis: Nurhadi | Editor: Arif Fuddin Usman
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi
TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Panwaslu Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju, menggelar kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Pengawasan Pemilu Partisipatif, Jumat (7/12/2018).
Kegiatan yang berlangsung di hotel Anugrah Mamuju, Jl. WR Mongonsidi, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Sulbar.
Peserta dalam kegiatn ini yakni dari organisasi kepemudaan, mahasiswa, masyarakat dan pelajar dari Kecamatan Tommo.
Baca: Mau Daftar BPJS Kesehatan? Kepala BPJS Bulukumba: Kalau Kelas 1 dan 2 Tak Usah ke Kantor!
Baca: Proyek Bendung Jaringan Air Baku Sungai Tabang Enrekang Dilaporkan ke Kejati Sulselbar
Ketua Panitia, Rudi SH menyampaikan, maksud dan tujuan kegiatan FGD adalah memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat agar memahami aturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang Pemilu.
"Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mengakomodir peran serta masyarakat, dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu 2019,"kata Rudi kepada wartawan.
Sementara Ketua Bawaslu Mamuju Rusdin menyampaikan, FGD pengawasan partisipatif dilaksanakan sebagai upaya mengajak masyarakat untuk terlibat dalam rangka pengawasan Pemilu.
"Peran semua elemen masyarakat sangat kami harapkan dalam rangka pengawasan pemilu. Khususnya pemilu yang akan dilaksanakan pada April 2019 mendatang,"ujar Rusdin.
Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:
Rusdin berharap, dengan kegiatan ini dapat melahirkan pesta demokrasi baik dan sehat. Sehingga lahir pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas.
"FGD ini sebagai tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilu. Sehingga Pemilu dapat dilaksanakan secara aman, tertib, lancar dan damai sehingga pelanggaran pemilu semakin berkurang," kata dia.
Follow juga akun instagram official kami:
"Juga diharapkan pelanggaran pemilu semakin berkurang karena adanya kesadaran masyarakat dan peserta pemilu untuk tidak melakukan pelanggaran, sebagai suatu esensi dari paradigma pencegahan pelanggaran pemilu," tambahnya.
Pengawasan Pemilu partisipatif, kata dia, juga dipengaruhi oleh keterbatasan personal serta daya dukung dan kewenangan Bawaslu.
"Lebih lagi pengawasan partisipatif ini akan menutupi kekurangan Panwaslu ditingkat Kecamatan. Dalam mengawasi seluruh aspek dan tahapan pemilihan ke depannya," tuturnya.
“Maka diharapkan kepada seluruh masyarakat agar selalu bersinergi dengan pengawas Pemilu melakukan pengawasan pada tiap tahapan Pemilu yang akan datang,” pungkasnya. (*)
