Proyek Bendung Jaringan Air Baku Sungai Tabang Enrekang Dilaporkan ke Kejati Sulselbar

Kegiatan atau proyek pembangunan Bendung Jaringan Air Baku Sungai Tabang Kecamatan Maiwa, Kabupaten Takalar dilaporkan ke Kejaksaaj Tinggi Sulselbar

Proyek Bendung Jaringan Air Baku Sungai Tabang Enrekang Dilaporkan ke Kejati Sulselbar
TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI
Proyek pembangunan Bendung Jaringan Air Baku Sungai Tabang Kecamatan Maiwa, dilaporkan ke Kejaksaaj Tinggi Sulselbar, Jumat (07/12/2018). 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kegiatan atau proyek pembangunan Bendung Jaringan Air Baku Sungai Tabang Kecamatan Maiwa, dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sulselbar, Jumat (07/12/2018).

Proyek yang memakai anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan Usulan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 U sebesar 39 Milyar, ditenggarai ada penyimpangan yang mengarah korupsi.

Proyek ini dilaporkan langsung oleh Forum Advokasi Rakyat Sulawesi Selatan (FAKAR-Sulsel."Dalam pelaksanaan anggaran tersebut oleh Pemkab Enrekang kami menemukan adanya dugaan kuat praktek penyalahgunaan aggaran dan praktek tindak pidana korupsi disebut berpotensi kuat merugikan keuangan negara," kata Ketua Fakar Sulsel, Hendrianto Jufri kepada Tribun.

Baca: TRIBUNWIKI: Lokasi ATM Bank Sulselbar di Soppeng

Baca: Hari AIDS Sedunia, Deng Ical Ajak Seluruh Elemen Lebih Peduli

Baca: Mulan Jameela Akhirnya Blak-blakan Soal Skandal Ahmad Dhani, Ngaku Rasakan Ini

Jufri sapaan akrabnya mengatakan dugaan pelanggaran yang ditemukan
sebagaimana Lampiran Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran.

Dimana dana alokasi khusus tambahan usulan pemerintah daerah tahun anggaran 2015 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota senilai Rp 39 Milyar untuk peruntukan pembangunan Bendung Jaringan Air Baku Sungai Tabang .

Namun dalam pelaksanaannya, Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum ternyata merubah kegiatan dalam bentuk Irigasi Tertutup/Pipanisasi dan anggaran dipecah menjadi 126 Paket Proyek.

"Yang artinya Pemkab Enrekang telah melanggar Perpres No. 36 tahun 2015," tegas Jufri.

Lanjut Jufri dugaan proyek 126 paket tersebut adalah Fiktif, sebab proses pelelangan, penerbitan surat perintah kerja (SPK) dan pencairan anggaran (SP2D) dari Kas Daerah ke rekening rekanan/kontraktor telah ada sejak tanggal 18 September 2015.

Sementara pembahasan Anggaran/Proyek disahkan nanti pada tanggal 30 Oktober 2015. Jufri menduga ada manipulasi laporan / Fiktif yanh dilakukan oleh rekanan/kontraktor, yang bekerjasama dengan panitia pelaksana (PU) guna mengejar pencairan anggaran sebelum tanggal 31 Desember.

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved