Tribun Nongki, Ketua DPRD Makassar Farouk M Beta: Bukan Mafia Tanah, tapi Begal Tanah

Farouk M Beta berharap pada perhelatan pemilihan legislatif nanti, masyarakat memilih caleg yang memiliki pengetahuan hukum,

Tribun Nongki, Ketua DPRD Makassar Farouk M Beta: Bukan Mafia Tanah, tapi Begal Tanah
tribun timur/fahrizal syam
Tribun Timur kembali menggelar diskusi santai bertajuk Tribun Nongki, di kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430 Makassar, Selasa (4/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tribun Timur kembali menggelar diskusi santai bertajuk Tribun Nongki, di kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430 Makassar, Selasa (4/12/2018).

Tribun Nongki kali ini mengangkat tema Mafia Tanah Makassar, Fakta atau Hoax.

Diskusi menghadirkan narasumber Ketua DPRD Makassar Farouk M Beta, Guru Besar Unhas Prof Abrar Saleh, Kasubsi Peralihan, Pembebasan Hak & PPAT BPN Makassar yang juga Ketua AMPI Sulsel Aksara Alif, dan Pembina Konsorsium Pembaharuan Agraria Idham Arsyad.

Baca: Kelebihan Bahan Bakar Minyak, Pabrik Kapur di Marusu Kabupaten Maros, Terbakar

Baca: VIDEO: Simak Kronologi Mobil MPV Terbakar di Jalan Boulevard Makassar

Terkait mafia tana, Ketua DPRD Makassar, Farouk M Beta berharap pada perhelatan pemilihan legislatif nanti, masyarakat memilih caleg yang memiliki pengetahuan hukum, khususnya persoalan tanah.

"Saya harap pilih caleg yang punya kapasitas khususnya dalam bidang hukum dan pertanahan. Di Komisi A, saya selalu bilang caleg harus berkesinambungan 20-30 persen karena 1-3 tahun saat menjadi anggota DPR baru, pasti yang muncul di situ persoalan tanah. Jadi kalau jadi anggota DPR paling tidak punya pengetahuan atau wawasan soal tanah," katanya.

Menurut Aru sapaan akrabnya, soal permasalahan tanah, DPR tidak pada masalah substansi, aspirasi yang masuk di DPR itu tidak akan dibahas kalau sudah berproses di hukum.

"Tapi kalau belum masuk ke ranah hukum biasanya DPR melalui kompromi. Yang susah adalah DPR-nya, karena kalau ada yang demo misalnya di dapilnya, dia putus suara karena memperjuangkan tanah orang,” kata Aru.

“Ada juga kasus, setelah pihak bersengketa dikompromikan di komisi dan selesai, bertandatanganlah semua termasuk DPR bahwa tidak ada masalah, tapi kemudian ketika ada permasalahan selanjutnya, kami DPR ikut-ikutan karena ikut bertanda tangan. Itu jadi soal," lanjut Aru.

Menurut Aru, bicara soal mafia, ia lebih cenderung kalau mafia itu bukan persoalan tanah, namun yang ada di Makassar adalah perhatian hakim bukan mafia tanah.

"Saya asumsinya penegakan hukum, kita tidak kenal mafia, tapi apapun yang terjadi kalau melawan hukum kita percayakan ke penegakan hukum. Selain itu, Kalau mau berantas mafia jangan pakai kata mafia, itu keren banget, ganti saja begal tanah, itu pasti lain persfektifnya," tutup Aru. (*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami:

Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Arif Fuddin Usman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved