2 Jam Komisi E DPRD Sulsel Tunggu Dinas Pendidikan dan Kesehatan Pemprov, Tapi Juga Tidak Hadir

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, M Rajab, menyesalkan ketidakhadiran organisasi pemerintah daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel di DPRD Sulsel, Jumat (23/11/2018).

Kehadiran OPD lingkup Sulsel dirasakan penting dalam rapat Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 bersama DPRD Sulsel.

OPD Sulsel yang merupakanmitra Komisi E DPRD Sulsel yang dimaksud adalah dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Oleh DPRD Sulsel, undangan sudah disampaikan Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Sulsel.

Baca: Pemprov Harap Jalan Kompas Tak Kandas Karena Pembebasan Lahan

Baca: Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Pastikan Tidak Ada Pembahasan APBD 2019 di Komisi

"Kami sangat sayangkan dinas pendidikan dan dinas kesehatan tidak hadir. Padahal sudah ada jadwal untuk pelaksaan rapat dengan komisi E," ungkap Rajab kepada tribun-timur.com, Jumat (23/11/2018) sore.

Politisi Nasdem Sulsel tersebut mengatakan jika pihaknya telah menunggu sejak pukul 19.00 hingga 21.00 wita malam. Namun tidak ada satupun dari OPD terkait yang hadir. "Seluruh anggota komisi E hadir. Tanpa terkecuali," kata Rajab.

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Dilaksanakan rapat malam, karena DPRD Sulsel, khusunya komisi E ingin segera membahas apa-apa saja yang akan diprogramkan pada tahun 2019, sebelum disahkannya anggaran pokok. Padahal Pemprov Sulsel saat ini dikejar deadline dalam pembahasan anggaran pokok.

"Pemerintah provinsi tidak serius dalam membahas RAPBD 2019, sementara waktu yang tersedia sisa enam hari lagi," ujarnya.

Rajab juga menuturkan jika APBD itu merupakan persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah Provinsi.

Baca: Lelang Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Digelar Lewat Online, Kapan? Dalam Waktu Dekat Ini

Baca: FOTO: Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Menghadiri Rapat Paripurna Nota Keuangan

"Jika, APBD ini terlambat disahkan bersama, maka bisa mengganggu proses pemerintahan yang lebih luas," kata Rajab.

Dengan demikian komisi E DPRD Sulsel, meminta kepada pemprov agar serius dalam pembahasan ini, jangan sampai masyarakat menderita ketika pembahasan anggaran tidak selesai diakhir November.

Follow juga akun instagram official kami:

"Kami minta Pemprov serius mempersiapkan diri dan hadir dalam pembahasan. DPRD sudah menyiapkan waktu, bahkan hingga malam hari. Pembahasan harus dijalankan demi kepentingan rakyat lebih luas," ungkap Rajab.

Bahkan Rajab meminta kepada Gubenur Sulsel, Nurdin Abdullah turun tangan untuk memerintahkan OPD mereka hadir untuk dalam pembahasan.

"Kami mengingatkan Gubernur untuk menertibkan OPD nya yang masih acuh tak acuh atas pembahasan APBD di tingkat komisi," ujar Rajab. (*)