Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Pastikan Tidak Ada Pembahasan APBD 2019 di Komisi

Usai paripurna, Nurdin Abdullah menegaskan, hubungan eksekutif dengan legislatif yakni PRD Provinsi Sulsel baik.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Pastikan Tidak Ada Pembahasan APBD 2019 di Komisi
tribun timur/abdul aziz alimuddin
Usai paripurna APBD Sulsel 2019, Gubernur Nurdin Abdullah menegaskan, hubungan eksekutif dengan legislatif yakni PRD Provinsi Sulsel baik, Jumat (23/11/2018) sore. 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rapat paripurna mendengarkan jawaban Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah (NA), terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019 digelar, Jumat (23/11/2018) sore.

Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Sulsel HM Roem Muin, di dampingi dua wakilnya, Ni'matullah Rahim Bone (Partai Demokrat) dan Syahruddin Alrif (Nasdem). Sementara Yusran Sofyan (Gerindra) dan Ashabul Khafi (PAN) tidak hadir.

Usai paripurna, Nurdin Abdullah menegaskan, hubungan eksekutif dengan legislatif yakni PRD Provinsi Sulsel baik.

Baca: Tanpa Minum Air Putih di Podium, Nurdin Abdullah Lancar Bacakan Pandangan Umum Fraksi

Baca: BREAKING NEWS: Nurdin Abdullah Hadir Lagi di DPRD, Roem Akhirnya Hadir

"Hubungan kita dengan DPR tidak ada masalah, makanya harus disikapi dengan baik, begitu juga dengan calon sekda diambil oleh wagub. Nga ada itu," ujar NA di Gedung DPRD Sulsel, Jumat (23/11/2018).

Terkait adanya sejumlah fraksi di DPRD Sulsel meminta agar penggodokan APBD 2019 juga dibahas di komisi, Nurdin memastikan tidak ada pembahasan APBD selain di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel.

"Tidak ada pembahasan di komisi, tidak ada!. Yang ada sesuai PP Nomor 12. Ada fraksi meminta dibahas di komisi itu nda ada, itu sudah dikomunikasikan. Jadi itu di Banggar. Jadi di komisi itu bukan pembahasan, kalau ada itu konsultasi sifatnya," tegas Nurdin.

"Yang punya program itu OPD, tidak mungkin TPAD bisa menjelaskan, makanya saya bilang back up. Jadi kalau ada apa-apa back up. Inikan PP 12 baru tahun ini. Sulsel menjadi kelinci percobaan. Karena daerah lain belum lakukan. Baru Sulsel yang lakukan, begitu," jelas Nurdin.

Mantan Bupati Bantaeng dua periode itupun menegaskan kembali bahwa hubungan eksekutif dengan legislatif baik-baik saja.

"Jadi tidak ada masalah gubernur dengan dewan. TP2D juga tidak ikut campur, sama sekali tidak. Pernah tidak TP2D ikut rapat? Kan tidak pernah, nga ada kan. Bukan soal target kapan selesai dibahas, terpenting adalah kualitas APBD 2019 yang penting," kata Nurdin. (*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami:

Penulis: Abdul Azis
Editor: Arif Fuddin Usman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved