Walhi Ancam Tempuh Jalur Hukum Jika DPRD Sulsel Ngotot Sahkan Ranperda Wilayah Pesisir

Menurutnya, Ranperda RZWP3K adalah bentuk peraturan daerah yang tidak berpihak kepada warga pesisir khususnya nelayan.

Walhi Ancam Tempuh Jalur Hukum Jika DPRD Sulsel Ngotot Sahkan Ranperda Wilayah Pesisir
tribun timur/muslimin emba
Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel, Muh Al-Amin, saat ditemui di sela aksi unjukrasa ratusan nelayan dan mahasiswa di gedung DPRD Sulsel, Rabu (21/11/2018) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muslimin Emba

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel, Muh Al-Amin, mengancam akan mengambil langkah-langkah hukum jika DPRD Sulsel tetap ngotot mengesahkan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Hal itu diungkapkan Muh Al-Amin saat ditemui di sela aksi unjuk rasa ratusan nelayan dan mahasiswa di gedung DPRD Sulsel, Rabu (21/11/2018) siang.

"Kalau memang pemerintah ngotot mengesahkan RZWP3K itu, maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum, misalnya mengajukan judisial rivew karena kami punya data yang valid, penelitian yang begitu lama terkait persoalan yang dialami nelayan di pesisir Galesong raya," kata Muh Al-Amin.

Baca: BREAKING NEWS: Nelayan dan Pemuda Demo di DPRD Sulsel, Keluhkan Rumah Rusak Akibat Abrasi

Baca: Tanggapi Keresahan Bupati dan Nelayan, Gubernur NA Larang Ada Aktivitas Tambang Pasir di Galesong

Namun, sebelum Ranperda itu disahkan, pihaknya mengaku akan terus berjuang dengan warga pesisir agar Ranperda yang mengatur alokasi tambang pasir laut di kawasan pesisir Sulsel.

"Kami akan terus melakukan upaya kampanye-kampanye massa bersama nelayan agar ada empati dari pemerintah kita, ada rasa kepedulian dari DPRD Provinsi Sulsel, untuk menghapus alokasi tambang pasir laut yang ada di RZWP3K. Jujur saja secara nyata bagaimana tambang pasir laut itu membuat kerusakan akut di daerah pesisir," jelasnya.

Menurutnya, Ranperda RZWP3K adalah bentuk peraturan daerah yang tidak berpihak kepada warga pesisir khususnya nelayan.

Ratusan nelayan dan pemuda berunjukrasa di halaman gedung DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (21/11/2018). Mereka meminta penghentian tambang pasir laut di Galesong, Takalar.
Ratusan nelayan dan pemuda berunjukrasa di halaman gedung DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (21/11/2018). Mereka meminta penghentian tambang pasir laut di Galesong, Takalar. (tribun timur/muslimin emba)

Dari data yang diperoleh Muh Al-Amin, abrasi di pesisir pantai sepanjang Galesong Raya, Takalar, sudah mencapai 10-20 meter.

Selain itu, 20 rumah warga pesisir di Galesong raya hancur atau mengalami kerusakan akibat terkena abrasi atau pukulan ombak. Begitu juga dengan tanggul pemecah ombak yang rusak akibat hantaman ombak.

Baca: VIDEO: Fraksi Golkar Putuskan Walk Out dari Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Ini Penjelasan Kadir

Baca: Bupati Takalar Minta Pemprov Hentikan Aktivitas Tambang Pasir di Galesong

Situs pekuburan di desa Mangindara dan Sampulungan juga rusak parah akibat terkena dampak abrasi.

Pun demikian dengan nelayan pesisir yang kian kesulitan mendapatkan ikan akibat dampak pengerukan pasir di daerah pesisir.

Caption: Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel, Muh Al-Amin, saat ditemui di sela aksi unjukrasa ratusan nelayan dan mahasiswa di gedung DPRD Sulsel, Rabu (21/11/2018) siang. (*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami:

Penulis: Muslimin Emba
Editor: Arif Fuddin Usman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved