Nasib Caleg Golkar dan Hanura Palopo Terancam Didiskualifikasi Berada Ditangan KPU RI
LADK akan dijadikan laporan dana kampanye yang diatur untuk pengeluaran dan belanja kampanye.
Penulis: Hamdan Soeharto | Editor: Hasriyani Latif
lihat foto
Laporan Wartawan TribunPalopo.com, Hamdan Soeharto
TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Nasib Caleg dari Partai Golkar dan Partai Hanura Kota Palopo yang terancam didiskualifikasi karena terlambat menyetor Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) berada ditangan KPU RI.
KPU Provinsi menggelar rapat klarifikasi di Kantor KPU Palopo dengan menghadirkan beberapa perwakilan partai untuk membahas hal tersebut, Selasa (25/9/2018) malam.
Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Faisal Amir mengatakan rapat klarifikasi itu menghasilkan sebuah berita acara yang menolak laporan LADK Partai Golkar dan Hanura.
Berita acara tersebut nantinya akan diteruskan ke KPU RI, selanjutnya KPU RI akan menentukan nasibnya caleg Golkar dan Hanura tersebut.
Baca: 16 Parpol Sudah Setor LADK di KPU Gowa, Partai Gerindra Terbanyak, Nasdem Hanya Rp 200 Ribu
Baca: Parpol di Soppeng Tepat Waktu Setor LADK, Partai Golkar Terbanyak
"LADK sudah diatur. Kalau terlambat kita tidak terima. Namun ada beberapa cara yang bisa ditempuh. Kami akan menunggu petunjuk dari KPU RI," katanya.
Faisal Amir menambahkan, selain menunggu petunjuk KPU RI, partai yang merasa dirugikan juga bisa melakukan mediasi ke Bawaslu.
Nanti Bawaslu akan melakukan mediasi dalam proses sidang sengketa ajudikasi. "Itu langkah lain juga yang bisa ditempuh. Nanti kita lihat saja perkembangannya," ujarnya.
Faisal juga menjelaskan LADK sangat penting dalam proses Pemilu 2019. LADK akan dijadikan laporan dana kampanye yang diatur untuk pengeluaran dan belanja kampanye.
Jumlah Caleg Golkar yang terancam adalah 25 orang, begitupun dengan Hanura 25 orang.
Dipartai Golkar ada beberapa Incumbent yakni Ketua DPRD Palopo Harizal Latief, Steven Hamdani, Subir Surahman, Idaria M Jaya sedangkan Hanura adalah Marigallang dan Muh Idris.(*)
