Hamzah Sunuba Gantikan Thamrin Endeng dari Jabatan Plt Wakil Ketua DPRD Sulbar

Thamrin Endeng yang baru-baru ini memutuskan mundur dari DPD Golkar Sulbar, karena mencalon sebagai anggota DPD RI

Hamzah Sunuba Gantikan Thamrin Endeng dari Jabatan Plt Wakil Ketua DPRD Sulbar
nurhadi
Hamzah Sunuba 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar, Sulawesi Barat, menggeser Muhammad Thamrin Endeng, dari posisi pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat.

Thamrin Endeng yang baru-baru ini memutuskan mundur dari DPD Golkar Sulbar, karena mencalon sebagai anggota DPD RI Dapil Sulbar, akan diganti oleh Hamzah Sunuba.

Hamzah Sunuba merupakan legislator partai Golkar dari daerah pemilihan Sulawesi Barat III (Polman B) , Campalagian, Balanipa, Tinambung, Tutar, Limboro, Alu dan Luyo, yang memperoleh suara 6,471 suara pada pemilihan 2014 lalu.

Sementara Thamrin Endeng adalah legislator DPRD Golkar dari Dapil Sulawesi Barat V (Mamuju) merupakan pengganti H. Damris yang maju sebagai Wakil Bupati pada Pilkada Mamuju tahun 2015.

Penggantian posisi Plt Wakil Ketua DPRD Sulbar, disampaikan oleh Ketua DPRD, Amalia Fitri Aras, kepada TribunSulbar.com, via telepon selular, Selasa (4/9/2018).

"Proses pergantian ini sudah kita umumkan sejak kemarin, di forum paripurna DPRD,"kata Amalia Aras.

Dikatakan, surat pergantian posisi jabatan Plt Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat itu diterima sekretariat DPRD sejak beberapa hari lalu.

"Suratnya sendiri baru saya tandatangani hari ini,"tuturnya.

Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Daerah, DPD Golkar Sulawesi Barat, Andi Muslim Fattah, membenarkan adanya usulan pergantian plt wakil ketua DPRD Sulbar.

"Pak Thamrin sudah resmi mundur dari kepengurusan Golkar, karena syarat pencalonan beliau sebagai calon anggota DPD pada Pemilu 2019," kata Muslim, via telepon.

Muslim menjelaskan, proses penggantian posisi Plt Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, sudah sesuai dengan aturan yang berlaku di internal partai Golkar.

"Kami mengatur bahwa posisi Plt Wakil Ketua DPRD itu harus figur yang punya jabatan di partai. Harus pengurus harian, masa yang jabat unsur pimpinan di DPRD hanya anggota biasa, sehingga harus diganti," ujarnya.(*)

Foto : Hamzah Sunuba

Penulis: Nurhadi
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help