Agar Tak Rugikan Warga, BPJS Kesehatan Sinjai Diminta Lakukan Validasi Data

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA- Penjabat Bupati menghadiri diskusi publik yang diselenggarakan oleh Aklamasi (Aliansi Komunitas Lembaga Aktivis Masyarakat Sinjai) yang terdiri dari gabungan lembaga aktivis LSM dan aktivis mahasiswa, yang bertempat di warkop Karampuang Jalan Tondong, Senin (27/8/2018) malam.

Diskusi publik ini mengangkat tema "Transparansi Data Kepesertaan dan Pembayaran BPJS dalam APBD 2018".

Ketua DPRD Haris Umar mengatakan validasi data BPJS harus jelas, sebelum didorong di APBD perubahan.

"Saya tentu bersepakat kalau mau dirapat kerjakan tapi datanya harus jelas dulu,"

Penjabat Bupati Sinjai Jufri Rahman mengatakan BPJS bahwa begitu rumit masalahnya setelah mendengarkan penjelasan dari Kepala BPJS Sinjai, dan ternyata persoalan diakurasi data, sehingga perlu mengembalikan persoalan pada proporsinya dan mencari solusinya, agar masyarakat tidak dirugikan dan APBD tidak tergerus, sehingga perlu ada tim kecil yang dibentuk untuk validasi data.

" Saya tentu mewakafkan diri saya untuk Sinjai karna saya mencintai sinjai. Saya melihat orang Sinjai luar biasa, dan selalu mencari solusi setiap permasalahan melalui diskusi seperti ini," katanya.

Dia harapkan kepada BPJS dan Dinas Sosial untuk memperbaiki data BPJS ini, dan melibatkan garda terdepan dipemerintahan seperti camat dan kepala desa dan lurah.

Hadir dalam diskusi tersebut Kapolres Sinjai AKBP Ardiansyah, Sekda Sinjai Akbar Mukmin, Kepala BPJS Cabang Sinjai Jabbar, Asisten Perekonomian Nikmat Baddare Situru, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Budiaman, para Kepala OPD, para Kabag Setdakab Sinjai, unsur LSM, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan aktivis mahasiswa. (*)