Mahasiswa Tuntut Kadis Pendidikan Dicopot Terkait SPP Gratis, Bupati Pangkep: Tidak Semudah itu!
Muhammad Ridwan mengatakan Kepala Dinas Pendidikan Pangkep dinilai tidak transparan soal SPP gratis tersebut.
Penulis: Munjiyah Dirga Ghazali | Editor: Anita Kusuma Wardana
TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE-- Bupati Pangkep, Syamsuddin A Hamid menanggapi tuntutan mahasiswa Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa (IPPM) Pangkep terkait pencopotan kepala Dinas Pendidikan Pangkep.
Menurut Bupati, tuntutan pencopotan tersebut memiliki aturan dan tidak segampang itu mencopot jabatan orang.
"Tidak semudah itu orang dicopot, ini kan persoalan SPP yah itu yang kita selesaikan dulu," ujar Syamsuddin dikonfirmasi TribunPangkep.com, Selasa (7/8/2018).
Dia menambahkan, kinerja Dinas Pendidikan Pangkep juga akan dievaluasi.
Baca: Mahasiswa Pangkep Tuntut Transparasi Anggaran SPP Gratis
Baca: Didemo Mahasiswa, Kadis Pendidikan Pangkep Malah Tersenyum

"Kita selesaikan masalahnya mahasiswa dulu, penambahan anggarannya dan intinya semua mahasiswa itu harus dapat dulu uang SPP nya. Ituji intinya karena hak mereka," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa (IPPM) Pangkep mendesak Bupati Pangkep untuk mencopot Muhammad Idris Sira dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
Puluhan mahasiswa memadati kantor Dinas Pendidikan Pangkep sambil meneriakkan orasi mereka, Senin (6/8/2018).
Satu per satu mereka berteriak untuk mencopot Muhammad Idris Sira dari jabatannya sebagai kepala Dinas Pendidikan.

Korlap, Muhammad Ridwan mengatakan Kepala Dinas Pendidikan Pangkep dinilai tidak transparan soal SPP gratis tersebut.
SPP langsung dipotong tanpa ada pemberitahuan dan berdalih pemotongan ini untuk menutupi jumlah mahasiswa yang baru mengurus tahun ini.
Beberapa tuntutan lain yang mereka teriakkan yakni MOU yang dibangun pemerintah dengan instansi terkait tidak jelas, penyalahgunaan wewenang oleh Disdik, menolak keras adanya pengurangan, mendesak Disdik memberikan data penerima beasiswa periode ketiga, putuskan kontrak dengan bank BNI dan terduga adanya deposit di bank yang terkait.