Timses Prof Andalan Sebut Ada Kongkalikong di Balik Pelantikan 95 Pejabat Pemprov Sulsel
Jayadi Nas menegaskan tugas utama seorang penjabat gubernur adalah mengawal pelaksanaan pilkada dan pelayanan pemerintahan.
Penulis: Saldy Irawan | Editor: Anita Kusuma Wardana
lihat foto
Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Terkait adanya pelantikan pejabat di lingkup Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang seremoni pelantikannya dipimpin langsung Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Sony Sumarsono mendapat tanggapan dari pengamat Politik Dr Jayadi Nas, yang juga salah satu Timses Prof Andalan (Gubernur Sulsel terpilih), Senin kemarin.
Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Sulsel, Jayadi Nas menegaskan tugas utama seorang penjabat gubernur adalah mengawal pelaksanaan pilkada dan pelayanan pemerintahan.
“Jadi tidak melakukan mutasi, apalagi sudah ada gubernur terpilih”, tegasnya, via rilis ke tribun-timur.com, Selasa (31/7/2018).
Menurut Jayadi, ada motivasi terselubung dibalik keputusan ini. Apalagi kalau ingin melindungi kepentingan kelompok tertentu yang merasa ketakutan dengan pemerintahan baru yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Baca: Lantik 95 Pejabat Pemprov Sulsel, Sumarsono: Tak Ada Kewajiban untuk Lapor ke NA
Dosen Ilmu Pemerintahan Unhas ini lebih lanjut menyatakan bahwa patut ditengarai adanya kongkalikong antara pj gubernur dengan kelompok yang gelisah dengan pergantian kepemimpinan, terutama bagi orang yang selama ini diuntungkan.
“Dalam konteks etika pemerintahan, seharusnya tidak dilakukan mutasi karena akan berpotensi terjadinya kekacauan dalam pelaksanaan pemerintahan di masa depan," tegasnya.
Jayadi menambahkan, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel terpilih Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman berhak melakukan mutasi untuk merekrut pejabat yang sesuai dengan visi misi dan program yang selama ini dikampanyekan kepada masyarakat. Dan itu sangat berpotensi orang yang baru saja dilantik akan tergeser.
“Ini yang seakan tidak dipertimbangkan oleh pak Soni dan lebih cenderung terpengaruh oleh kepentingan orang-orang yang gelisah dengan pergantian kepemimpinan, apalagi kalau ada deal-deal di dalamnya. sangat tidak beretika dan merusak tatanan budaya pemerintahan serta nilai-nilai luhur budaya Sulsel," Jayadi menambahkan.
Seyogianya, kata Jayadi, Pj Gubernur Sumarsono dapat menunjukkan contoh yang baik dalam mewujudkan kesinambungan pemerintahan dan tidak terjebak dalam irama kepentingan orang-orang atau kelompok yang haus dengan kekuasaan.
