Ini Kata Kabag Pemerintahan Setda Takalar Terkait Penundaan Pilkades di 45 Desa

Kasubbag Pemerintahan Umum Setda Takalar, Ardiyanto Rajab, mengatakan bahwa poin yang baru dalam Permendagri

Ini Kata Kabag Pemerintahan Setda Takalar Terkait Penundaan Pilkades di 45 Desa
ihsan/tribuntakalar.com
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Takalar, Zubair 

Laporan Wartawan TribunTakalar.com, Muhammad Ihsan Harahap

TRIBUNTAKALAR.com, PATTALLASSANG - Kepala Bagian Pemerintahan Setda Takalar, Zubair, menanggapi rencana penundaan Pilkades di 45 desa se-Takalar ke tahun 2019.

Zubair yang ditemui TribunTakalar.com di Kantor Bupati Takalar, Rabu (11/7/2018), mengatakan bahwa berbagai perubahan peraturan menyebabkan Pilkades di 45 desa kemungkinan besar akan ditunda pelaksanaannya ke tahun 2019.

"Jadi ada perubahan peraturan, terutama setelah Mahkamah Konstitusi mengubah peraturan Pilkades yang disusul dengan terbitnya Permendagri No 65 tahun 2017. Permendagri ini menggantikan Permendagri No 112 tahun 2014," kata Zubair.

Kasubbag Pemerintahan Umum Setda Takalar, Ardiyanto Rajab, mengatakan bahwa poin yang baru dalam Permendagri tersebut adalah calon Kepala Desa (Kades) bisa berasal dari desa manapun di Indonesia.

"Aturan sebelumnya, para calon harus berdomisili minimal 1 tahun di desa tersebut untuk bisa mencalonkan. Kemudian, akibat perubahan ini tentu kita harus membuat Perda baru untuk menggantikan Perda No 3 tahun 2015," jelas Ardiyanto.

Menurut Ardiyanto, Perda baru tentang petunjuk pemilihan Kepala Desa ini sedang digodok oleh DPRD Takalar. Ia berharap agar pemilihan Kades bisa dilaksanakan paling lambat pertengahan tahun depan.

"Mudah-mudahan bisa dilaksanakan pertengahan 2019 setelah Pileg dan Pilpres. Jadi kemungkinan ada 50 desa se-Takalar yang akan menggelar Pilkades tahun depan dengan menggunakan dana dari APBD 2019," tutup Ardiyanto.

Penulis: Muhammad Ihsan Harahap
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help