Pilgub Sulsel 2018

Diduga Fasilitasi Kampanye Cagub, Kasus 3 Kades dan Lurah Diserahkan Kepada Polres Selayar

Berkas tiga kepala Desa dan satu orang lurah, resmi dilimpahkan kasus ke penyidik oleh Panwaslu Kabupaten Selayar

Laporan Wartawan  TribunSelayar.com, Nurwahidah

TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG - Berkas tiga kepala desa dan satu orang lurah, resmi dilimpahkan kasus kepada penyidik Polres Selayar oleh Panwaslu Kabupaten Selayar dalam kasus dugaan pelanggaran keterlibatan kepala saat kampanye Pilgub Sulsel 2018 di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyerahan dilakukan oleh  Koordinator Divisi  Hukum  dan Pengawasan Panwaslu Selayar,  Sirajuddin  dan diterima  oleh  Kasat  Reskrim Polres Selayar  Iptu Arham  Gusdiar, di  Ruang  Gakkumdu  Mapolres, Kecamatan Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Sabtu (30/6/2018).

Disaksikan   oleh  Kapolres  Kepulauan  Selayar  AKBP.  Syamsu  Ridwan,  dan  Ketua Panwaslu Selayar  Muhammad  Tahir, para penyidik  Gakkumdu  dan Pemeriksa  Panwaskab,  serta anggota  Panwaslu Kecamatan  Bontomatene  dan  Kecamatan  Buki.

Ketua Panwaslu Kepulauan Selayar, Muhammad Tahir mengatakan  bahwa setelah melakukan kajian dan penyelidikan sehubungan  adanya temuan dugaan pelanggaran Pilkada.

"Berupa keterlibatan beberapa kepala desa  dalam menfasilitasi pelaksanàan kampanye salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2018. Panwaskab  Kepulauan  Selayar  menyimpulkan  bahwa  diduga  kuat  tiga kepala  desa  dan  satu lurah  telah menfasilitasi  pelaksanaan kampanye pasangan  calon," ujar Muhammad Tahir.

Sementara itu, Sirajuddin  menambahkan  bahwa  tiga kepala  desa  yang telah  lengkap  berkas  penyelidikannya  masing-masing   Kepala  Desa  Bontona Saluk berknisial  AY, Kepala  Desa Buki berinisial MS, Kepala  Desa  Lalang Bata  berinizial Ar dan Lurah Batangmata  berinisial IM.

"Kasus ini  berawal  berdasarkan  temuan  Panwascam  Bontomatene  dan Kecamatan  Buki pada masa  Kampanye  Pilgub  Sulsel  2018. Mereka diduga kuat berdasarkan temuan Panwaskab telah menfasilitasi kmpanye salah satu pasangan calon dengan cara mengundang masyarakat berkumpul, menyiapkan tenda  dan  kursi  dalam  pelaksanaan  kampanye salah satu  pasangan  calon", ungkap Sirajuddin.

Syamsu juga menambahkan bahwa  kasus  ini  akan diproses  sesuai  aturan  yang  berlaku.(*)

Penulis: Nurwahidah
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help