Polda Sulsel Bantah Ada Pungutan di SPN Batua, Itu Inisiatif Siswa

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kapolda Sulsel Irjen Pol Umar Septono, melalui Kabid Humas Polda Kombes Pol Dicky Sondani, menjawab keluhan warga soal adanya pembayaran di SPN Batua.

Menurut Kombes Dicky, terkait adanya pembayaran melalui kertas kwitansi yang dimintai pihak internal SPN Batua ke para siswa, itu sangat tidak benar.

"Itu tidak benar, kami rasa kalai hal itu dilakukan oleh kelompok dari siswa itu. Karena selama pendidikan pasti ada kelompok angkatan dibuat," kata Dicky di kantor Polda Sulsel, Senin (22/1/2018).

Lanjutnya, ada memang kwitansi yang diminta tapi itu dari kelompok siswa di SPN yang membuat. Karena tida ada kelompok atau organisasi selain Polri.

"Sah-sah saja, kalau mereka membuat kelompok dan organisasi tapi itu diluar polri. Karena tidak ada anggaran untuk buat organisasi siswa SPN," lanjutnya.

Sebelumnya, tanggal 16 Januari lalu. Tribun Timur menerima surat dari orang tua siswa SPN Batua yang curhat soal adanya kwitansi yang dibawa anaknya.

Akibat kwitansi yang sering dibawa dari anaknya. Orang tua itu terpaksa menjual motor untuk menutupi biaya dari dalam kwitansi yang diminga dari SPN Batua.

Bahkan, bukan saja motor yang dijual. Tapi Kalung dan cincin perkawinan ibu dan ayah dari siswa itu sudah masuk di pegadaian untuk menutupi biaya ini.

"Saya dan keluarga ingin ada anak yang jadi polisi. Tapi kalau harus menjual lagi motor yang saya pakai mengajar, saya sepertinya merasa sangat tersiksa,".

Menurut cerita anak saya dan temannya yang pernah ke rumah untuk bermalam, pungutan biaya itu diberitahu setelah mereka lakukan upacara atau apel. (*)