Hanya 50 Persen Program Bupati Takalar Terpilih Bisa Direalisasikan, Ini Masalahnya

TRIBUNTAKALAR.COM, PATTALASSANG - Program unggulan bupati Takalar terpilih Syamsari Kitta- Ahmad Se're (SK-HD) akan mulai direalisasikan pada tahun 2018 mendatang.

Dari 22 program unggulan SK-HD yang dijanjikan kepada masyarakat pada masa kampanye yang lalu, hanya sekitar 11 program yang akan dijalankan atau sekitar 50 persen.

Akomodir program bupati terpilih sesuai dengan Permendagri yang mengatur tentang penyusunan APBD, mewajibakan daerah yang selesai Pilkada memperhatikan program bupati terpilih melalui rapat pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

" Program SK-HD dalam kebijakan umum anggaran sekitar 11 program yang kita akomodir. Mengingat capaian 12 program bupati sebelumnya mencapai 100 persen ditahun 2017 ini , maka untuk APBD tahun 2018 kita akomodir walau sebenarnya belum maksimal. Karena program yang kita sepakati mulai sapi dan program lainnya tetap harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah," Jelas Anggota Badan Anggaran DPRD Takalar Makmur Mustakim. Sabtu (4/11/2017).

Salah satu program SK-HD yang dapat diakomodir yaitu program satu ekor sapi per KK yang akan mulai direalisasikan tahun depan sebanyak 100 ekor sapi pertahun menggunakan APBD, bantuan bibt pertanian, infrastruktur, penambahan anggaran dana desa, dan peningkatan kesejahteraan ASN.

Kemudian program SK-HD lainnya yang belum dapat direalisasikan pada tahun 2018 yaitu program umrah gratis bagi imam dusun dan imam desa, serta penghapusan denda pajak disebabkan anggaran yang tidak mencukupi serta belum ada peraturan terkait hal tersebut.

"Terkait dengan pengadaan sapi untuk tahun 2018 kemampuan pengadaan sapi hanya 100 ekor mengingat ketersediaan anggaran. Dan program umroh gratis bagi imam dusun/kelurahan, imam masjid dan imam desa kami tidak menemukan regulasi pendukung sehingga kita tidak masukkan kedalam kebijakan dan PPAS tahun ini. Untuk tahun depan kami masih butuh diyakinkan mengenai regulasi yang mendukung. Karena penyusunan program dilandasi dengan regulasi yang jelas," tambahnya legislator dari PPP ini.

Makmur Mustakim menambahkan, bahwa hampir semua program bupati terpilih terkendala pada kondisi keuangan daerah. Khususnya pada peningkatan kesejahteraan pegawai, dan kenaikan anggaran dana desa yang menyerap anggaran cukup besar. Sehingga menyebabkan program lainnya terkendala.

"Kesejahteraan ASN dan kesejahteraan aparat desa yang meliputi 10 persen dari dana perimbangan, yang menyerap anggaran besar. Akan menyulitkan program lainya dengan kondisi keuangan hari ini. Itu sebabnya supaya jangan ada kesan ada begal anggaran di DPRD. Tidak ada alasan kita untuk tidak mengakomodir. Hanya saja kita terkendala pada kondisi keuangan," tutup Makmur Mustakim.