Pilkada Polman 2018

Ini Syarat Maju Jalur Parpol di Pilkada Polman

KPU Polman secara resmi akan mengumumkan pendaftaran Paslon, baik perseorangan maupun Parpol awal Januari 2018.

Ini Syarat Maju Jalur Parpol di Pilkada Polman
nurhadi/tribunsulbar.com
Ketua KPU Polman, M. Danial 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com,Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM. POLMAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Polman menetapkan persyaratan bagi Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati yang ingin maju lewat jalur Partai Politik (Parpol) di Pilkada 2018.

Ketua KPU Polman M Danial mengatakan, untuk Paslon yang ingin menjadi peserta pemilihan melalui jalur Parpol harus memiliki paling sedikit 20 persen jumlah kursi di DPRD Polman atau paling tidak memiliki sedikitnya 25 persen akumulasi jumlah suara sah Parpol.

"Dengan jumlah 45 kursi di DPRD Polman, maka persyaratan pencalonan melalui Parpol atau gabungan Parpol adalah paling sedikit sembilan kursi atau 20 persen dari 45 kursi di DPRD Polman," jelas Danial kepada TribunSulbar.com.

Dia menyebutkan, dari 45 kuris yang ada di DPRD Polman, terdiri dari Partai Nasdem sebanyak 2 kursi, PKB 4 kursi, PKS 2 kursi, PDIP 5 kursi, Partai Golkar 9 kursi.

Baca: Ini Imbauan KPU Polman untuk Paslon Independen

Partai Gerindra sebanyak 3 kursi, Partai Demokrat 5 kursi, PAN 5 kursi, PPP 5 kursi, Partai Hanura 3 kursi, dan PKPI sebanyak 1 kursi.

"Untuk tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Polman tahun 2018, pendaftaran Paslon telah ditetapkan pada 8 -10 Januari 2018 mendatang," ujarnya.

KPU Polman secara resmi akan mengumumkan pendaftaran Paslon, baik perseorangan maupun Parpol awal Januari 2018.

Untuk Paslon perseorangan yang telah ditetapkan, persyaratan jumlah dukungan paling sekitit 25.613 KTP elektronik atau Suket (Surat Keterangan) yang tersebar paling sedikit di delapan kecamatan (50 persen) dari 16 kecamatan di Polman.

Penetapan tahapan penyerahan syarat dukungan ke KPU Polman, akan dimulai pada 5-9 November 2017.

Baca: Demokrat Lirik Paket Salim-Dirga di Pilkada Polman

Setelah itu, penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran 10-16 November, dan penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda 17-7 Desember.

Penelitian dan verifikasi faktual di tingkat desa atau kelurahan akan dimulai pada 9-11 Desember 2017, lalu rekapitulasi tingkat kecamatan 26-28 Desember dan rekapitulasi tingkat kabupaten 29-31 Desember 2017.(*) 

Penulis: Nurhadi
Editor: Mahyuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved