Kepala Kejaksaan Minta Rp 250 Juta, Bupati Menawar. KPK Ungkap 4 Fakta Suap Dana Desa
Bupati Pamekasan Achmad Syafii sebagai pihak yang memerintahkan pemberian suap Rp 250 juta, ternyata sempat menawar agar jumlah uang bisa berkurang.
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kronologi penyuapan yang dilakukan Bupati Pamekasan Achmad Syafii kepada Kepala kejaksaan Negeri (Kajari) Pamekasan, Jawa Timur, Rudi Indra Prasetya.
Prosesnya rumit dan ada tawar-menawar harga di dalamnya.
Bupati Pamekasan Achmad Syafii sebagai pihak yang memerintahkan pemberian suap Rp 250 juta, ternyata sempat menawar agar jumlah uang bisa berkurang.
Namun upaya menawar uang suap itu mentok karena Rudy bersikeras minta uang Rp 250 juta untuk menghentikan proses hukum terhadap dugaan penyimpangan penggunaan dana desa tahun anggaran 2015-2016.
Keunikan lainnya, nilai dugaan penyimpangan dana desa itu hanya Rp 100 juta alias kurang dari separuh nilai suap.
Baca: Kondisi Terakhir Tora Sudiro dan Istri: Lemas, Syok, dan Terbata-bata
Baca: Pernah Lawan Kiai, Ini 5 Fakta Bupati yang Ditangkap Tangan KPK Suap Dana Desa
Keunikan berikutnya, ada dua jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan yang sempat ditangkap KPK, ternyata punya integritas tinggi dan kemudian dilepaskan.
"Ada dua orang jaksa yang awalnya ikut diamankan, setelah diperiksa secara seksama, ternyata mereka punya integritas tinggi. Mereka sebenarnya ingin menindaklanjuti laporan korupsi dana desa tapi dapat hambatan dari atasannya (Kepala Kejaksaan Negeri/Kajari Pamekasan)," terang Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, di kantor KPK, Jakarta, Kamis (3/8/2017).
Berikut beberapa fakta yang diungkap KPK saat jumpa pers mengenai kronologi suap dua pejabat tertinggi di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, itu.
1 Berawal dari Laporan LSM terkait dugaan korupsi dana desa
Laode M Syarif menjelaskan awalnya ada sebuah LSM melapor ke Kejari Pamekasan mengenai kepala desa (kades) bernama Agus Mulyadi yang diduga korupsi dana desa kepada Kejari Pamekasan
Kemudian dua jaksa melakukan penyelidikan dan pengumpulan bahan.
2 Tarif Suap Disepakati Rp 250 Juta
Saat kasus akan dinaikkan ke tahap penyidikan, sang kades ketakutan dan melapor ke Inspektorat Kabupaten Pamekasan.
Lalu ada komunikasi beberapa pihak di Kejari dan Pemkab Pamekasan untuk menghentikan laporan yang hendak dinaikkan ke tahap penyidikan.
