Soal Freeport, Ini Sikap Pospera Sulsel

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sulawesi Selatan mendukung penuh Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM untuk tidak ragu-ragu menghadapi PT Freeport Indonesia.

Ketua Pospera Sulsel Dedy Abrar Hamsir menyatakan hak itu melalui rilisnya via whatsApp ke tribun-timur.com, Selasa (7/3/2017) malam.

“Aset dan kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia harus di lindungi dan digunakan sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat sesuai amanat pasal 33 UUD 1945,” tegas Dedy.

Pospera mengecam keras sikap elite PT Freeport yang menjadikan buruhnya sebagai 'tameng' dan alat 'menekan' pemerintah Indonesia. Juga cara-cara 'mengancam' dan 'menggertak' pemerintahan Joko Widodo.

Menurutnya, gertakan dan ancaman tersebut adalah cara-cara kuno sebagai watak asli 'imperialisme' yang harus dilawan semua rakyat Indonesia.

“Ini soal kedaulatan Indonesia atas tambang dan aset kekayaan alamnya. Tidak ada cerita, negara didikte dan takut sama ancaman dan tekanan koorporasi/swasta,” katanya.

Jika PT Freeport Indonesia tak mau tunduk pada hukum dan peraturan di Indonesia, tulis Dedy melalui rilisnya, Pospera mendesak negara untuk segera lakukan langkah nasionalisasi tambang dan aset PT Freeport untuk dikelola NKRI.

Caranya melalui kerjasama BUMN, BUMD dan koperasi rakyat sebagai representatif perwakilan rakyat atas pengelolaan, pengurusan dan pemanfaatan aset dan kekayaan alam.

Pospera menyerukan agar segera bangun persatuan dari segenap kekuatan elemen rakyat yang ada untuk menghadapi Freeport dan kekuatan-kekuatan imprealisme asing yang selama ini secara tidak adil mengelola aset dan kekayaan alam Indonesia beserta para kolaboratornya di dalam negeri.

“Praktik ketidakadilan atas kekayaan sumber daya alam Indonesia ini sudah harus diakhiri. Gagasan Nawacita dan Trisakti mesti terus digaungkan. Setelah kasus Petral di Migas (2015), kini momentum berikutnya, urusan Freeport ini,” tulisnya. (*)