Ini Bukti Reklamasi CPI atau COI di Makassar Tak Punya Izin

Surat klarifikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada Walhi Sulsel yang menyingkap keganjalan proyek itu

Ini Bukti Reklamasi CPI atau COI di Makassar Tak Punya Izin - surat-menteri-cpi-atau-coi-ilegal_20160420_085910.jpg
kkp/walhi
Surat klarifikasi KKP kepada Walhi: COI belum punya izin
Ini Bukti Reklamasi CPI atau COI di Makassar Tak Punya Izin - pantaucip_20160316_210431.jpg
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Gubernur Sulsel Syahrul yasin Limpo dan Wali Kota Makassar memperhatikan miniatur bangunan (maket) kawasan CPI di kantor Ciputra Citraland city CPI, Rabu (16/3/2016). Proyek CPI dikerjakan Kelompok Usaha Ciputra Group dan PT Yasmin Bumi Asri (YBA) membentuk JO (join operations atau kerja sama operasi mengembangkan megaproyek Centre Point of Indonesia (CPI) yang akan menjadi ikon Kota Makassar di atas lahan seluas 1.000 hektare (ha). tribun timur/muhammad abdiwan
Ini Bukti Reklamasi CPI atau COI di Makassar Tak Punya Izin - battcpi_20160316_195914.jpg
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo meletakkan batu pertama di kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulsel, Rabu (16/3/2016). Hadir dalam peresmian Masjid CPI ini yakni Ketua MUI Sulsel AGH Sanusi Baco, Ketua DPRD Sulsel M Roem, Wakil Gubernur Agus Arifin Nu mang, Sekda Sulsel Abdul Latief dan Wali Kota Makassar Danny Pomanto. tribun timur/muhammad abdiwan
Ini Bukti Reklamasi CPI atau COI di Makassar Tak Punya Izin - jembacpi_20160301_224017.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Kondisi jembatan yang menghubungkan dua kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) Makassar yang terekam dari udara menggunakan Drone, Selasa (1/3/2016). Jembatan berbentuk tongkonan ini memiliki panjang 80 meter dan lebar 40 meter. Hingga kini, proyek jembatan itu telah menelan anggaran sebesar Rp101,5 miliar. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Ini Bukti Reklamasi CPI atau COI di Makassar Tak Punya Izin - reklamasi-cpi_20160414_082246.jpg
KOMPAS.com/Hendra Cipto
Salah satu kawasan reklamasi Pantai Losari, Center Poin of Indonesia (CPI) yang dilakukanboleh pihak pengembang Ciputra Grup.
Ini Bukti Reklamasi CPI atau COI di Makassar Tak Punya Izin - sidgut_20160419_225446.jpg
TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN
Suasana Sidang lanjutan Gugatan proyek reklamasi CPI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar Jl Pendidikan Raya, Selasa (19/4/2016). Walhi sebagai pihak penggugat proyek reklamasi CPI menggugat pemprov Sulsel dan menyertakan surat yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2013 yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berisi tentang himbauan bagi Pemprov untuk memperhatikan terkait aturan reklamasi merujuk pada PERPRES 122/2012, bukannya tentang izin reklamasi. tribun timur/muhammad abdiwan
Ini Bukti Reklamasi CPI atau COI di Makassar Tak Punya Izin - enter-poi_20150729_231553.jpg
TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR
Suasana di kawasan Proyek Center Point of Indonesia (CPI) yang terekam dari hotel Aston, Makassar, Rabu (29/7/2015).

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM- Keganjalan proyek reklamasi di pesisir barat Pantai Losari Kota Makasssar, Sulsel, Center Point of Indonesia (CPI) atau COI, makin terkuak saja.

Surat klarifikasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel menegaskan, COI, tak punya izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.

Padahal proyek raksasa yang digagas Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo itu tengah berlangsung, bahkan sudah ada bangunan di atas lahan COI.

COI telah menghabiskan dana APBD Sulsel Rp 164 miliar untuk penimbunan.

Kemudian, setelah terbengkalai, COI kini dikelola swasta, jatuh ke tangan pengembang Ciputra Group melalui tentakel PT Ciputra Surya Tbk yang digandeng PT Yasmin Bumi Asri.

Bunyi surat KKP tertanggal 29 Maret 2016, Nomor: B.230/SJ/TU.210/III/2016, yang diterima Walhi, berikut ini.

Sehubungan dengan surat saudara yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor : 062/DAK/WALHI/II/2016 Tanggal 10 Feberuari 2016 perihal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan peraturan perundangan yang telah ditetapkan wilayah Centerpoint Of Indonesia (COI) di Makassar berada dalam kawasan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar), termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sesuai Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Pada Tanggal 23 September 2013 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pernah menyampaikan surat No. 503/5361/TARKIM kepada Menteri Kelautan dan Perikanan perihal Permohonan Rekomendasi Izin Lokasi Kawasan COI di Makassar (fotocopy surat terlampir);

Halaman
1234
Editor: Ilham Mangenre
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved