Jelang Pemilu, Malaysia Tanpa Baliho

TRIBUN-TIMUR.COM -- Tidak seperti di Indonesia, biasanya satu tahun sebelum Pemilu baik pemilihan umum, pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah, kota-kota sudah dipenuhi atribut kampanye, billboard, spanduk, baliho atau bendera dan bahkan foto-foto caleg atau calon presiden/kepala daerah. Di Malaysia menjelang pemilihan umum yang akan diselenggarakan April mendatang, kita tidak jumpai alat peraga pemilu seperti yang disebutkan tadi. Memang di beberapa ruas jalan terlihat bendera-bendera partai yang berkibar rapi yang didominasi partai berlambang timbangan (mirip lambang kehakiman di Indonesia), katanya itu partai barisan nasional (penguasa sekarang). Ada juga bendera yang hanya mirip bendera Jepang dengan warna yg berbeda, ada bendera yang berlambangkan bulan sabit saling berhadapan. Uniknya semua bendera tersebut hanya berisi lambang tanpa nama Partai.
Ada juga didapati baliho kampanye, tapi dipasang rapi pada tiang-tiang billboard, itupun dipasangnya di higway (tol), dan jumlahnya terbatas seperti yang ditemui penulis sepanjang Higway Kuala Lumpur-hingga Propinsi Kedah, maupun dari Kuala Lumpur ke Propinsi Johor. Pada billboard yang dipasang di sisi jalan (bukan melintang di atas jalan sebagaimana banyak kita jumpai di Indonesia) juga tidak memunculkan nama Partai, tetapi pesan-pesan moral seperti inilah keseimbangan, inilah keamanan, inilah kejayaan, serta produk-produk (kebijakan, penulis) yang memihak rakyat tertuang dalam billboard yang dipasang oleh partai penguasan (Barisan Nasional) yang mempunyai tagline Malaysia 1, Mari Sokong Barisan Malaysia. Billboard yang tersebar tersebut hanya berisikan satu pesan dengan gambar layaknya iklan produk yg sangat profesional.
Selain itu sistem demokrasi kita memang berbeda, karena di Malaysia hanya satu kali saja pemilihan umum. Parlemen yang akan dibubarkan pertengahan April ini akan dimpin oleh perdana menteri dari partai pemenang pemilu. Adapun gubernur dan kepala daerah tidak dipilih lagi oleh rakyat, tapi diangkat oleh Perdana Menteri. Bandingkan di Indonesia yang setiap tiga hari ada pemilihan dan jalan-jalan atau kota kota tidak pernah sepi dengan atribut pemilihan. Dengan demikian apakah kita harus belajar menjalankan pesta demokrsi pada saudara muda Malaysia? Wallahu Allam...