Viral! Wabup Sinjai Kritik Efisiensi Anggaran, Minta Prabowo dan Gibran Evaluasi Kebijakan

TRIBUN-TIMUR.COM, SINJAI — Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda, menyuarakan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar kebijakan efisiensi anggaran di daerah dapat dikaji ulang.

Hal itu disampaikan Andi Mahyanto melalui video yang diunggah di media sosial Facebooknya @Andi Mahyanto Mazda. 

Video berdurasi 10 menit 35 detik itu mendapat 2.560 like 310 komentar serta 231 bagikan.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di daerah sangat bergantung pada aktivitas pembangunan dan kegiatan pemerintah.

“Perputaran dan pertumbuhan ekonomi itu sangat dipengaruhi mobilitas kegiatan, termasuk proyek-proyek di daerah,” katanya. 

Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum mampu menggerakkan ekonomi masyarakat kecil.

Mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga penggunaan material lokal, seluruhnya berdampak langsung pada peningkatan ekonomi di tingkat bawah.

Namun, jika kebijakan efisiensi terus diberlakukan secara merata, hal itu akan berdampak besar terhadap masyarakat kecil.

“Kalau efisiensi ini terus terjadi, kasihan masyarakat kecil karena akan sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari dan menghambat perputaran ekonomi di daerah,” ujarnya. 

Andi Mahyanto juga menyoroti kondisi fiskal Kabupaten Sinjai yang dinilai terbatas.

Dengan postur APBD sekitar Rp1,1 triliun, belanja pegawai telah mencapai sekitar 52 persen.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus menanggung beban tambahan akibat rekrutmen PPPK yang jumlahnya mencapai sekitar 3.900 orang.

Menurutnya, kondisi tersebut semakin berat dengan adanya pengurangan anggaran sekitar Rp200 miliar pada tahun berjalan.

“Kalau anggaran berkurang, lalu apa yang bisa kita gunakan untuk membangun fasilitas umum seperti jalan dan jembatan yang sangat dibutuhkan masyarakat,” katanya. 

Ia juga menyinggung adanya pengurangan anggaran desa sekitar Rp500 juta per tahun untuk program Koperasi Merah Putih, yang dinilai turut berdampak pada pembangunan di tingkat desa.