Rp50 Miliar Mulai Beredar, Daeng Manye Proses Pembayaran TPP, Gaji 13 ASN

Nilai pembayaran Siltap Aparatur Desa untuk bulan Maret dan April mencapai sekitar Rp7,9 miliar.

Pemkab Takalar juga menyiapkan pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp5,2 miliar.

Secara keseluruhan, anggaran yang disiapkan pemerintah daerah untuk memenuhi berbagai kewajiban tersebut mencapai sekitar Rp50 miliar.

Menurut Daeng Manye, pencairan anggaran dalam jumlah besar itu diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi ASN dan aparatur desa, tetapi juga berdampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

Ia menjelaskan keterlambatan pembayaran TPP sebelumnya terjadi akibat adanya perubahan regulasi yang mengatur mekanisme pembayaran.

Perubahan tersebut dilakukan melalui Peraturan Bupati yang mengatur sistem pembayaran TPP berbasis kinerja.

Daeng Manye mengatakan sistem baru itu dirancang untuk menciptakan budaya kerja yang lebih produktif dan terukur.

Jika sebelumnya TPP dibayarkan setiap bulan, kini pembayaran dilakukan setiap tiga bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, pola tersebut sekaligus mendorong ASN agar lebih fokus pada capaian kinerja masing-masing perangkat daerah.

Dalam sistem yang baru, terdapat empat komponen utama yang menjadi dasar penilaian pembayaran TPP.

Komponen pertama adalah capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Rencana Kerja (Renja) dengan bobot sebesar 60 persen.

Selanjutnya inovasi menjadi komponen penilaian dengan bobot 20 persen.

Sementara aspek kebersihan kantor mendapat porsi penilaian sebesar 10 persen.

Adapun disiplin pegawai menjadi komponen terakhir dengan bobot 10 persen.

Daeng Manye berharap penerapan sistem tersebut mampu meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan kedisiplinan ASN di Kabupaten Takalar.