Dua Tahun Berturut-turut Bupati Takalar Daeng Manye Raih WTP dari BPK RI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kabupaten Takalar berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani Nomor 31, Kota Makassar, Jumat (5/6/2026).

LHP diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, kepada Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye.

Dalam kesempatan itu, Daeng Manye didampingi Ketua DPRD Takalar Muhammad Rijal dan Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi.

Ketiganya tampak kompak mengenakan kemeja batik saat menerima hasil pemeriksaan tersebut.

Capaian tersebut menjadi penghargaan kedua yang diterima Daeng Manye sejak menjabat sebagai Bupati Takalar.

Sebelumnya, pada Selasa (27/5/2025), Takalar juga menerima opini WTP atas laporan keuangan tahun sebelumnya di tempat yang sama.

Dengan demikian, selama dua tahun masa kepemimpinan Daeng Manye, Pemerintah Kabupaten Takalar mampu mempertahankan predikat tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, raihan tahun ini juga menambah daftar capaian opini WTP Kabupaten Takalar secara keseluruhan menjadi Lima kali berturut-turut.

Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang berhasil mempertahankan kualitas pengelolaan keuangannya.

"Selamat kepada Pemerintah Kabupaten Takalar yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa opini WTP merupakan hasil dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun demikian, menurutnya, opini tersebut bukanlah tujuan akhir.

"Yang paling penting adalah bagaimana rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti secara konsisten sehingga kualitas pelayanan publik dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.