Anggaran Rp5,5 M Bangun Kantor Bupati dan DPRD Takalar Dialihkan ke BPJS Gratis

TRIBUN-TAKALAR.COM - Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye bersama DPRD Takalar sepakat membatalkan rencana pembangunan kantor bupati dan kantor DPRD dalam APBD Perubahan 2025.

Pembatalan dilakukan karena kedua pembangunan dinilai belum mendesak.

Awalnya dianggarkan Rp600 Juta untuk membangun kantor bupati.

Kemudian Rp4,9 miliar kantor DPRD.

Baca juga: Bupati Takalar Firdaus Gerak Cepat Bantu Bilal Bocah Penderita Tumor Otak di Polut

Totalnya Rp5,5 miliar dialihkan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan gratis untuk warga. 

“Dibatalkan, dan diarahkan untuk BPJS gratis,” ujar Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Takalar, Rahmansyah Lantara, Senin (29/9/2025).

Bupati Firdaus Daeng Manye menyebut, perubahan APBD sebagai langkah strategis menyesuaikan rencana kegiatan pemerintah dengan kebutuhan yang berkembang.

Ia menjelaskan, evaluasi semester I dan masukan masyarakat mendorong penyesuaian anggaran di sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

“Beberapa pos anggaran dilakukan pergeseran untuk mendukung kegiatan lebih mendesak dan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat,” jelas bupati Takalar. 

Hal sama disampaikan Ketua DPRD Takalar, Muhammad Rijal.

Ia menyatakan DPRD menerima pembatalan pembangunan kantor dengan lapang dada.

“Kita di badan anggaran bersama tim TAPD Pemkab bersepakat, bahwa BPJS gratis untuk warga sifatnya lebih mendesak saat ini. Jadi anggaran pembangunan kantor sepakat kita alihkan dulu,” jelasnya saat dihubungi, Senin (29/9/2025). (*)