Bupati Firdaus dan DPRD Takalar Setujui APBD Perubahan, Anggaran Naik Rp23,6 Miliar

‎TRIBUN-TAKALAR.COM - Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye bersama DPRD Takalar menyepakati Ranperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

‎Kesepakatan itu dicapai dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Takalar, Kalabbirang, Pattallassang, Jum'at (26/9/2025) sore.

‎Sebanyak 8 fraksi menyatakan menerima dan menyetujui hasil pembahasan APBD Perubahan 2025 menjadi peraturan daerah.

‎Dalam APBD Perubahan, terdapat peningkatan pendapatan daerah.

‎Dari Rp1.202.000.000.000, menjadi Rp1.226.000.000.000. Bertambah Rp23,6 miliar.

‎Peningkatan tersebut berasal dari hasil penjualan aset daerah dan bantuan keuangan khusus dari Pemprov Sulsel.

‎Bupati Firdaus Daeng Manye dalam pendapat akhirnya mengatakan perubahan APBD ini merupakan langkah strategis.

‎"Menyesuaikan rencana kegiatan pemerintah daerah dengan dinamika dan kebutuhan yang berkembang," jelasnya.

‎Daeng Manye menuturkan, berdasarkan evaluasi semester 1 dan masukan seluruh elemen masyarakat, dilakukan penyesuaian anggaran pada beberapa sektor.

‎"Memaksimalkan alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, yang sangat penting untuk mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat," jelas Daeng Manye.

‎Rasionalisasi anggaran dilakukan terhadap kegiatan atau program yang kurang mendesak atau terkendala teknis atau administratif.

‎"Beberapa pos anggaran dilakukan pergeseran untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang lebih mendesak, yang berdampak langsung pada peningkatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat," ucap Daeng Manye.

‎Sementara semua fraksi, memberi catatan pendapat terhadap APBD Perubahan ini.

‎Fraksi Nasdem mendorong pemkab melalui program perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum.

‎"Penerimaan ini mengandung catatan rekomendasi agar menjadi landasan kebijakan," ucap anggota Fraksi Nasdem, Syarif Tinri.

‎Fraksi PPP mendukung pengembangan sektor UMKM. Terutama terkait akses permodalan dan pelatihan pemasaran digital.

‎"Mendukung produk-produk lokal dipromosikan. Sektor UMKM bertambah besar, ekonomi Takalar akan bertumbuh," jelas Ketua Fraksi PPP, Darwis Bantang.

‎Sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendukung kebijakan menambah anggaran untuk menanggung BPJS gratis.

‎"Karna masih ada masyarakat kurang mampu yang belum ditanggung BPJS gratis," kata anggota Fraksi PKB sekaligus Ketua DPRD Muhammad Rijal.

‎Rapat paripurna dihadiri 24 anggota DPRD, perwakilan forkopimda, dan jajaran kepala organisasi perangkat daerah lingkup Pemkab Takalar.