Gerak Cepat Bupati Takalar Percepat Dokumen Kapal Nelayan, Akses BBM Subsidi Kini Lebih Tertib

Ringkasan Berita:

• Pemkab Takalar percepat penerbitan dokumen kapal nelayan di bawah 7 GT
• Legalitas kapal jadi syarat akses BBM subsidi dan perlindungan hukum
• Sinergi dengan KSOP Makassar dorong distribusi BBM lebih tertib

TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR - Pemerintah Kabupaten Takalar menunjukkan langkah cepat dalam memperkuat sektor perikanan, khususnya bagi nelayan kecil dengan kapasitas kapal di bawah 7 Gross Ton (GT).

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, terkait percepatan fasilitasi dan pendampingan penerbitan dokumen kapal nelayan.

Langkah konkret langsung dilakukan oleh jajaran Dinas Perikanan Kabupaten Takalar dengan bergerak ke tingkat pusat guna mempercepat proses administrasi yang selama ini menjadi kendala di lapangan.

Kepala Dinas Perikanan Takalar, Nasruddin Azis, melakukan kunjungan ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Makassar, Jalan Satando No.55, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/04/2026) Siang.

Kegiatan tersebut untuk melakukan konsultasi teknis.

Dalam kunjungan tersebut, Nasruddin didampingi Kepala Bidang Perikanan Tangkap Andi Eda sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal kebijakan ini.

Rombongan Dinas Perikanan Takalar diterima langsung oleh Kepala KSOP Utama Makassar, John Kennedy, dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan otoritas pelabuhan dalam mendukung nelayan kecil.

Nasruddin Azis menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan bagi nelayan.

“Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan nelayan kecil mendapatkan legalitas kapal secara cepat dan tanpa hambatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa dokumen kapal berupa Pas Kecil sangat penting bagi nelayan dalam menjalankan aktivitasnya secara legal.

Menurutnya, selama ini masih banyak nelayan yang belum memiliki dokumen resmi sehingga berdampak pada terbatasnya akses terhadap berbagai fasilitas.

Salah satu dampak paling signifikan adalah sulitnya nelayan mendapatkan BBM bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama saat melaut.

Sementara itu, Kepala KSOP Utama Makassar, John Kennedy, memberikan apresiasi atas langkah cepat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Takalar.