Reformasi Pendidikan Takalar Dimulai, Bupati Evaluasi Ketat Kepala Sekolah

Ringkasan Berita:

• Bupati Takalar, Sulsel, Mohammad Firdaus Daeng Manye memulai reformasi pendidikan dengan menekankan peran kepala sekolah sebagai motor perubahan. 
• Dalam rapat koordinasi bersama ratusan kepala SD dan SMP, Daeng Manye mengevaluasi langsung kehadiran, disiplin, serta komitmen kepala sekolah. 
• Ia menegaskan transformasi pendidikan Takalar dimulai dari keteladanan dan kepemimpinan pimpinan sekolah.

TRIBUN-TIMUR.COM, TAKALAR – Bupati Takalar, Sulawesi Selatan Mohammad Firdaus Daeng Manye memulai langkah tegas reformasi pendidikan dengan menjadikan kepala sekolah sebagai titik tekan utama perubahan.

Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Kepala UPT SD dan SMP negeri maupun swasta se-Kabupaten Takalar, Senin (19/1/2026) malam.

Rapat di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 26, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar berlangsung hingga malam hari dan dihadiri ratusan kepala sekolah dari berbagai jenjang.

Pantauan Tribun-Timur.com, Bupati Takalar hadir mengenakan baju koko putih dan peci hitam, didampingi Kabag Forkopim Amran Torada serta Plt Kepala Dinas Pendidikan Takalar Rifany.

Suasana rapat tampak serius sejak awal, terlebih saat Bupati langsung mengambil alih absensi kehadiran peserta.

“Tidak ada pemberitahuan, tapi kita dikumpul secara bersama-sama. Tentu ada maksud dan tujuan kenapa kita malam ini berkumpul,” ujar Daeng Manye sapaan akrab Bupati Takalar membuka rapat.

Bupati kemudian memeriksa satu per satu kehadiran kepala sekolah SMP.

Dari total sekitar 50 SMP di Takalar, tercatat 44 kepala sekolah hadir atau memiliki keterangan.

Sementara enam lainnya tidak hadir tanpa keterangan yang dinilai jelas.

“Yang hadir 43, tambah satu sakit saya anggap ada keterangan, jadi 44. Berarti kurang enam. Yang enam ini harus jelas,” tegasnya.

Proses absensi berlangsung dinamis dan sempat diwarnai suasana riuh saat berbagai alasan ketidakhadiran disampaikan.

Mulai dari sakit, izin keluarga, hingga alasan cuaca dan kondisi wilayah kepulauan.

Bupati bahkan meminta seluruh kepala sekolah SMP, baik negeri maupun swasta, untuk berdiri dan dihitung langsung.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan dan transparansi dalam menilai komitmen pimpinan sekolah.

Tidak hanya SMP, data kehadiran kepala sekolah SD juga menjadi perhatian serius.