Golkar Sulsel Cari Ketua Baru, Siapa Paling Layak?

Bagaimana Golkar menarik minat anak muda untuk peduli pada politik internal partai?

Armin: Dalam AD/ART Musda, juklak, maupun tata tertib, terdapat mekanisme undangan perorangan.

Karena itu, panitia kemungkinan akan mengundang sejumlah pihak secara individu, bukan dalam kapasitas lembaga.

Minimal, akademisi akan dihadirkan sebagai pengamat dalam forum Musda Golkar Sulsel.

Hal ini juga telah diatur dalam anggaran dasar partai.

Selain itu, ada wacana—meski belum final—untuk mengundang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, khususnya dari jurusan sosial politik dan hukum, agar ikut terlibat dalam proses Musda.

Harapannya, tercipta ruang diskursus sekaligus pembelajaran politik yang sehat.

Kami juga berharap para pengamat, baik dari kalangan akademisi maupun mahasiswa, dapat memberikan masukan konstruktif bagi Golkar.

Di sisi lain, dalam konteks regenerasi, AMPI Golkar akan mulai masuk ke kampus setelah struktur organisasinya rampung.

Bukan dalam arti kelembagaan, tetapi dengan mengajak mahasiswa secara individu untuk bergabung.

Saat ini, AMPI Sulsel, AMPI Makassar, dan beberapa daerah lainnya sudah mulai melibatkan mahasiswa sebagai pengurus.

Ke depan, kader-kader muda ini diharapkan dapat masuk dalam struktur kepengurusan Golkar.

Dengan begitu, proses regenerasi dapat berjalan berkelanjutan.

Kami yang sudah senior berharap estafet kepemimpinan dapat dilanjutkan oleh generasi muda.

Ini sejalan dengan catur sukses kedua, yakni regenerasi dan kaderisasi.

Bagaimana Anda melihat dinamika jelang Musda Golkar Sulsel?

Hasrullah: Saya melihat Golkar Sulsel harus bekerja keras untuk merebut kembali kemenangan pada Pemilu 2029.

Secara historis, Sulsel dikenal sebagai lumbung suara Partai Golkar.

Bahkan di tingkat kabupaten/kota, Golkar selama ini mendominasi kursi parlemen.

Namun pada Pemilu 2024, Golkar justru mengalami kekalahan.

Ini harus menjadi peringatan serius dan bahan koreksi total.

Pertanyaannya, apakah Golkar siap jika harus kalah untuk kedua kalinya?

Sebagai pengamat, saya menilai kunci kemenangan ada pada konsolidasi internal.

Saat ini mulai terlihat adanya faksi-faksi di dalam partai.

Siapa pun kader terbaik yang ingin maju sebagai Ketua Golkar Sulsel, tentu sah-sah saja.

Namun jika kader terpecah, sulit berharap Golkar bisa kembali menang.

Karena itu, persatuan kader menjadi hal mutlak.

Selama ini Golkar dikenal sebagai langganan kursi Ketua DPRD Sulsel, termasuk di berbagai kabupaten/kota.

Ini juga menjadi catatan bagi DPP Golkar agar tidak memaksakan figur yang tidak layak memimpin.

Salah satu indikator lemahnya dinamika internal terlihat dari kondisi sekretariat Golkar Sulsel yang cenderung sepi.

Sebagai partai besar, aktivitas di sekretariat seharusnya mencerminkan kekuatan organisasi.

Kondisi ini tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, tetapi juga di daerah.

Karena itu, Musda Golkar Sulsel ke depan harus memiliki tujuan yang jelas untuk mengembalikan marwah partai.

Golkar selama ini dikenal sebagai partai senior dengan kader-kader berpengalaman yang aktif menjangkau masyarakat, termasuk generasi muda.

Namun saat ini, peran tersebut mulai tidak terlihat.

Tantangan dihadapi panitia Musda saat ini?

Armin: Kalau berbicara soal sosok calon ketua, itu menjadi ranah pengamat dan masyarakat.

Tugas kami sebagai Steering Committee (SC) adalah memastikan pelaksanaan Musda berjalan sesuai aturan.

Kami fokus menyusun juklak, kriteria, dan seluruh perangkat aturan.

Pada prinsipnya, aturan tersebut bersifat mutatis mutandis dari juklak DPP yang kemudian dituangkan dalam tata tertib Musda.

Terkait syarat calon ketua, semuanya terbuka dan transparan.

Kriteria tersebut juga telah banyak dipublikasikan di berbagai media.

Beberapa syarat utama antara lain dukungan minimal 30 persen, serta ketentuan usia, pendidikan, dan persyaratan lain sesuai aturan partai.

Sebagai SC, kami harus bersikap netral sebagai wasit.

Tugas kami hanya menjaring calon berdasarkan kriteria yang ada.

Siapa pun dipersilakan mendaftar, kemudian akan dinilai berdasarkan kelengkapan syarat.

Kami tidak memiliki kewenangan untuk mencoret atau menggugurkan calon.

Dalam juklak DPP, khususnya pada ketentuan ayat ke-10, disebutkan bahwa keputusan akhir dapat melalui persetujuan ketua umum.

Artinya, jika ada syarat yang belum terpenuhi, dapat dikonsultasikan ke DPP apakah masih bisa diloloskan atau tidak.

Setelah penjaringan, kami hanya melakukan verifikasi administrasi dan menyerahkan hasilnya ke DPP.

Selanjutnya, keputusan akhir berada di forum Musda—apakah calon tersebut gugur atau dilanjutkan.

Untuk jadwal penjaringan, kami masih menunggu Ketua Umum Bahlil yang saat ini berada di luar negeri.

Hal yang sama juga berlaku bagi Ketua Golkar Sulsel, Taufan Pawe, yang juga masih berada di luar negeri.

Setelah keduanya kembali, kami akan menggelar rapat pleno untuk mendapatkan persetujuan.

Jika sudah disetujui, barulah proses penjaringan dimulai.

Sementara itu, jadwal pelaksanaan Musda Golkar Sulsel hingga kini belum dapat dipastikan, karena sepenuhnya menjadi kewenangan DPP Partai Golkar.

Bagaimana Anda menilai peta persaingan calon Ketua Golkar Sulsel?

Hasrullah: Saya kira calon yang muncul masih itu-itu saja.

Namun, untuk kebaikan Golkar ke depan, kita harus belajar dari hasil Pemilu 2024.

Sekitar 55 persen pemilih saat ini adalah generasi Z.

Artinya, jika ingin meningkatkan ritme, daya juang, dan partisipasi, figur yang tampil harus memberi ruang besar kepada anak muda.

Kalau tidak, akan sulit bersaing.

Generasi muda saat ini jauh lebih adaptif, terutama dalam hal produksi dan pengelolaan konten digital.

Pola rekrutmen kader juga telah berubah.

Dulu berbasis pendekatan langsung ke desa dan kelurahan, kini tidak lagi dominan.

Karena itu, Golkar perlu melakukan pemetaan dan survei untuk mencari figur terbaik, khususnya dari kalangan milenial dan generasi muda, untuk masuk dalam struktur partai.

Hari ini, pembentukan citra politik tidak seperti dulu.

Dengan perkembangan teknologi, termasuk Artificial Intelligence, setiap orang punya akses membangun personal branding.

Kader harus mampu menunjukkan diri sebagai figur yang kreatif dan relevan dengan zaman.

Saya juga melihat pentingnya penerapan teori homofili, yakni kedekatan karakter antara pemilih dan figur.

Golkar perlu membentuk tim khusus untuk menjaring figur muda yang kuat di media sosial.

Faktanya, sudah ada anak muda yang bisa terpilih menjadi anggota DPR berkat kemampuan mengelola media sosial dan membangun citra diri.

Jika dulu branding dilakukan lewat spanduk, baliho, atau stiker, kini cara tersebut mulai ditinggalkan.

Ada tiga konsep penting yang harus dipahami: algoritma, filter bubble, dan echo chamber.

Ini menjadi kunci dalam membaca pembentukan opini publik di era digital.

Karena itu, jika Golkar ingin kembali menang, maka harus menghadirkan tokoh muda yang benar-benar memahami dan menguasai media sosial.

Sebab, hari ini medan pertarungan politik berada di ruang digital. Golkar harus memiliki strategi yang jelas di bidang ini jika ingin kembali berjaya.(*)