Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pemilu 2029

Akurasi Data Pemilih Jadi Prioritas Bawaslu Sulsel Jelang Pemilu 2029

Data pemilih tidak akurat bisa ganggu demokrasi! Bawaslu Sulsel ingatkan masyarakat dan pengawas pemilu untuk pastikan data mutakhir.

Penulis: Erlan Saputra | Editor: Sukmawati Ibrahim
Tribun-timur.com/Erlan Saputra
BAWASLU SULSEL - Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menekankan pentingnya akurasi data pemilih agar kualitas demokrasi tetap terjaga. Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan Ngabuburit Pengawasan di Kantor Bawaslu Sulsel, Senin (9/3/2026). 
Ringkasan Berita:
  • Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, mengingatkan pentingnya akurasi data pemilih agar kualitas demokrasi tetap terjaga menjelang Pemilu 2029. 
  • Tantangan muncul dari pendataan pemilih disabilitas dan minimnya pelaporan perubahan status kependudukan. Masyarakat diminta aktif memperbarui data.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulsel, Mardiana Rusli, mengingatkan pentingnya menjaga akurasi data pemilih untuk menjamin kualitas demokrasi menjelang Pemilu 2029.

Menurut Mardiana, pengawasan Bawaslu tidak hanya memastikan prosedur administrasi penyelenggara pemilu berjalan sesuai aturan.

Bawaslu juga memastikan data pemilih akurat, mutakhir, dan mencerminkan kondisi riil masyarakat yang memiliki hak pilih.

“Yang diawasi Bawaslu bukan hanya kerja KPU, tetapi pergerakan data pemilih itu sendiri. Apakah data akurat, mutakhir, dan benar-benar mencerminkan warga yang berhak memilih,” kata Mardiana.

Pernyataan itu disampaikan saat kegiatan Ngabuburit Pengawasan di Kantor Bawaslu Sulsel, Senin (9/3/2026).

Mardiana menyoroti tantangan pendataan, khususnya untuk pemilih disabilitas.

Pendataan kelompok ini sulit karena keterbatasan akses informasi, fasilitas, dan dinamika sosial.

Hal ini menjadi perhatian agar tidak ada warga yang kehilangan hak pilihnya.

Anggota KPU Sulsel, Romi Harminto, mengungkap persoalan lain dalam pemutakhiran data. 

Banyak warga tidak melaporkan perubahan status kependudukan, baik migrasi, kematian, maupun perubahan data lainnya.

“Faktor penyebab beragam, mulai dari kurangnya pemahaman, malas melapor, hingga ada yang mempertahankan status tertentu karena berkaitan dengan penerimaan bantuan pemerintah seperti BLT,” jelas Romi.

Romi menekankan, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci untuk menghasilkan data pemilih akurat dan berkualitas.

Melalui kegiatan ini, pengawas pemilu diharapkan memahami dinamika data pemilih sekaligus memperkuat kesiapan pengawasan menjelang Pemilu 2029. (*)

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved