Komisi E DPRD Sulsel Usul Panggil Andi Sudirman, Pertanyakan Alasan Tidak Bayar Dana BPJS

Ringkasan Berita:

• Pemprov Sulsel belum membayarkan  dana sharing BPJS Kesehatan tahun anggaran 2024 dan 2025 kepada pemerintah kabupaten dan kota. 
• Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Muhammad Irfan AB, menilai persoalan dana sharing BPJS tidak bisa lagi diselesaikan hanya di tingkat komisi.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan pemanggilan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaeman.
‎
‎Pemanggilan tersebut terkait belum dibayarkannya dana sharing BPJS Kesehatan tahun anggaran 2024 dan 2025 kepada pemerintah kabupaten dan kota.
‎
‎Selain persoalan tunggakan, DPRD juga meminta penjelasan mengenai kebijakan penghentian pembayaran dana sharing BPJS Kesehatan pada tahun 2026.
‎
‎Usulan itu mencuat dalam rapat dengar pendapat Komisi E DPRD Sulsel yang digelar di Kantor Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Jumat (13/2/2026).
‎
‎Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Muhammad Irfan AB, menilai persoalan dana sharing BPJS tidak bisa lagi diselesaikan hanya di tingkat komisi.
‎
‎Menurutnya, pembahasan bersama sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) telah berulang kali dilakukan, namun belum menghasilkan solusi. 
‎
‎“Pertemuan ini sebaiknya berlanjut dan dibahas langsung bersama Pak Gubernur dengan melibatkan pimpinan DPRD,” ujarnya.

Baca juga: Ribuan Warga Bone Pulang dari Rumah Sakit Akibat BPJS Nonaktif

Rapat tersebut dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan Sulsel, BPJS Kesehatan Wilayah Sulsel, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel.
‎

Anggota Komisi E lainnya, Andi Patarai Amir, mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyelesaikan tunggakan dana sharing BPJS.
‎
‎Ia menilai penundaan pembayaran telah berlangsung lama tanpa kepastian waktu penyelesaian.
‎
‎Andi Patarai juga menyinggung alasan verifikasi faktual yang sebelumnya disebut sebagai penyebab keterlambatan pencairan.
‎
‎Menurutnya, Dinas Kesehatan Sulsel telah menyampaikan bahwa proses verifikasi faktual rampung pada Desember 2025.
‎
‎Dengan selesainya verifikasi tersebut, kata dia, seharusnya tidak ada lagi alasan untuk menunda pembayaran dana sharing kepada kabupaten dan kota.
‎
‎“Ini sudah berlarut-larut. Pertanyaannya, mau atau tidak pemerintah provinsi membayarkan dana sharing yang tertunda ke kabupaten/kota?” tegasnya.
‎
‎Terkait penghentian dana sharing BPJS pada 2026, Andi Patarai menyebut Sulawesi Selatan memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 yang mengatur komitmen pembiayaan dana sharing BPJS oleh pemerintah provinsi.
‎
‎Perda tersebut merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah provinsi dan DPRD.
‎
‎Ia menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh diabaikan.
‎
‎Menurutnya, pelayanan kesehatan yang inklusif juga tercantum dalam visi dan misi gubernur serta dokumen RPJMD Sulawesi Selatan.
‎
‎“Kalau dana sharing BPJS dihentikan, maka semangat pelayanan kesehatan yang inklusif itu patut dipertanyakan,” ucapnya.(*)